Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Muhammad Zainuddin
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA JASA DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN JASA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN YANG BERKEADILAN Aisyah Dinda Karina; Muhammad Zainuddin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.740

Abstract

ABSTRAK Ketentuan dalam 37 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana jangka waktu perjanjian kerja untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja, sedangkan masa kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling lama 5 (lima) tahun bagi yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama atau madya pada suatu instansi. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membandingkan aturan hukum terkait perjanjian kerja untuk waktu tertentu, sehingga dapat dijadikan acuan dan dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelusuran hukum empiris dengan objeknya adalah mengenai gejala-gejala peristiwa yang terjadi dilapangan terkait perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Pegawai Dinas Dengan Perjanjian Kerja, jika ditelaah secara hukum terdapat kelemahan, dimana tidak ada jangka waktu berapa kali perjanjian kerja yang boleh dibuat, selain itu jangka waktu perjanjian yang minimal hanya satu tahun, tentu saja hal tersebut tidak berbanding lurus dengan proses seleksi yang harus diikuti oleh para calon pegawai. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sedangkan untuk jangka waktu maksimal hanya 5 tahun yang diperuntukkan bagi jabatan pimpinan tinggi di instansi tertentu.Kata Kunci: Masa Kerja, Pegawai Dengan Perjanjian Kerja, Ketenagakerjaan
Consumer Privacy Rights in E-Commerce Devia Julianda; Irfan Rizky Hutomo; Muhammad Zainuddin
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i6.32848

Abstract

The rapid expansion of e-commerce in Indonesia has been fueled by advances in digital technology, leading to a significant increase in the collection and processing of customers' personal data by digital service providers. While electronic transactions offer convenience and efficiency, the risk of consumer privacy violations is equally growing. The misuse of personal data, information leaks, and a lack of transparency in data management by e-commerce platforms are major issues in today's digital ecosystem. A legal study is therefore necessary to understand the extent to which Indonesian regulations protect consumer privacy rights in e-commerce. This study aims to examine Indonesian laws protecting consumers' right to privacy in online transactions and to identify implementation challenges. A normative juridical research methodology is employed, drawing on statutory and doctrinal perspectives. The primary legal sources examined include Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (the PDP Law), Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and other relevant regulations such as Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. Secondary legal sources, including scholarly literature, academic publications, and the views of relevant legal experts, are also utilized. This study is expected to offer a more comprehensive understanding of consumer privacy protection in digital transactions and to provide policy recommendations for improving the effectiveness of existing regulations. With robust legal protection in place, it is hoped that consumer privacy rights in e-commerce can be better guaranteed, thereby strengthening public trust in digital transactions.
Co-Authors Devia Julianda Irfan Rizky Hutomo Karina, Aisyah Dinda