Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA Irfan Rizky Hutomo; Urip Giyono; Muh Alfi Ihsanu Amala
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 1 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i1.2843

"Juridical Review of the Crime of Theft in the Family" This research is motivated by the various efforts made by the authorities and the community members themselves to eradicate the crime of theft. Law enforcement for the crime of theft in the family is not only the task of law enforcement officials, but also participation from within the family, among other things, this can be minimized by efforts to provide knowledge about the law to the family members themselves. In this study, the authors used descriptive qualitative analysis method, which is a research method based on postpositivism philosophy used to examine natural object conditions (as opposed to experiments) where the researcher is the key instrument of data collection techniques. The offenses referred to in Article 367 paragraph (2) and paragraph (3) of the Criminal Code are relative complaint offenses, namely offenses in which the existence of a complaint is only a requirement so that a perpetrator can be prosecuted.

The Role of Notaries in Consumer Protection in E-Commerce in the Era of Digitalization Ekaningsih, Lailasari; Hutomo, Irfan Rizky
Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v6i1.36598

Electronic commerce relies on the trust of commercial entities that guarantee the security of data and the legitimacy of transactions carried out. The government has enacted Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, one of which is to regulate electronic transactions. The ITE Law defines electronic transactions as activities that use electronic devices such as computers, internet networks and other digital media. The basic principle of electronic transactions is trust. To foster trust, stakeholders must strive for protection, especially consumer protection. In electronic transactions, there is an imbalance between economic actors and consumers in terms of bargaining power, which can result in legal agreements that are detrimental to consumers. In addition, storing consumer data as big data on computing systems does not guarantee its security, which can easily be lost, which is commonly referred to as a violation of consumer privacy. Consumers also need to be protected through education on the legal aspects of electronic transactions related to transaction terms, transaction security, transaction legality and dispute resolution. In fact, consumer protection in the field of electronic transactions is not yet optimal because several laws and regulations still contain inconsistencies and do not cover all aspects of protection.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM MENJALANKAN TUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA JAWA TENGAH Hutomo, Irfan Rizky; Giyono, Urip; Tohari, Mohammad; Prasetyo, Galih Dwi
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 7 No 1 (2023): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v7i1.4130

Background to find out law enforcement against police officers who violate the code of ethics in carrying out their duties in the jurisdiction of the Salatiga Police, obstacles in law enforcement against police officers who violate the code of ethics in carrying out their duties, solutions to overcome obstacles in law enforcement against police officers who violates the code of ethics in carrying out their duties. The results of the research are the legal basis for the Police Professional Code of Ethics, namely Law No. 2 of 2002, Article 13 paragraph (1). The ideal arrangement for resolving violations of the Code of Ethics by members of the Police within the jurisdiction of the Salatiga Police is based on Law Number 2 of 2002, Government Regulation Number 1 of 2003, Government Regulation Number 2 of 2003 and Presidential Regulation Number 52 of 2010. The process of handling Police who violate the police professional code of ethics in committing criminal offenses are basically carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP), and the rules governing POLRI specifically. The obstacles are due to statutory factors (legal substance). Law enforcement factors, infrastructure or facilities factors and legal awareness factors. The steps for implementing the development of Human Resources (HR) in the Salatiga Polres environment through the Development of Human Resources (HR) through education and training, Development of Human Resources (HR) through assignments, through transfers and promotions, through career development, Development of Human Resources (HR) through supervision and control. Keywords: law enforcement; police personnel; violation of the code of ethics

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HIBURAN MALAM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KETENAGAKERJAAN ( STUDI KASUS DI CAFÉ ATAU TEMPAT KARAOKE DI WILAYAH KECAMATAN BANDUNGAN) Hutomo, Irfan Rizky; Tohari, Mohamad; Utomo, Kadar Budi
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i01.581

ABSTRAKPemasalahan perlindungan tenaga kerja perempuan adalah salah satu masalah yang sering di hadapi jika kita berbicara tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Seperti yang terjadi pada hiburan tempat karaoke Pesona di wilayah Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Perlindungan upah merupakan aspek perlindungan yang paling penting bagi tenaga kerja. Selain masalah pengupahan, ada hal yang penting tetapi tidak dilaksanakan oleh pengelola karaoke pesona Bandungan, Yaitu berkaitan dengan kontrak. Pekerja malamKonsekuensi yuridis dari perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan secara lisan, kita mengalami kesulitan untuk pembuktian bahwa kita melakukan kontrak untuk upah dan jam kerja itu yang seperti apa. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Wanita, Hiburan Malam,

EKSISTENSI TANAH BENGKOK PASCA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN KENDAL Hutomo, Irfan Rizky
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.221

Tanah merupakan bagian dari aset desa yang lahir dari sistem hukum adat. Tujuannya sebagai gaji pamong desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya yang diambil dari hasil panen tanah bengkok. Banyak terjadi alih kepemilikan tanah bengkok yang dilakukan oleh pamong desa dalam praktek yang tidak jarang termasuk perbuatan tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode yuridis normatif. Secara tegas khususnya eksistensi tanah bengkok yang berlaku di Kabupaten Kendal diatur dalam Pasal 4B Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Perda No. 1 Tahun 2011). Perlindungan hukum yang diberikan untuk menjaga marwah eksistensi tanah bengko selain Perda Kendal tentang Perubahan Kedua atas Perda Kendal 10/2007 tentang Kedudukan Keungan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di sisi lain tanah bengkok merupakan aset desa dan tanah kas desa berdasar Permen nomor 4 tahun 2007 yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa. Wujud nyata dari perlindungan hukum bagi tanah bengkok yaitu penyalanggunaan fungsi tanah bengkok yang dilakukan oleh perangkat desa ialah tindak pidana korupsi

INKONSISTENSI BENTUK PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Izziyana, Wafda Vivid; Hutomo, Irfan Rizky
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.512

ABSTRAKInkonsistensi bentuk perjanjian perdagangan internasional berkenaan dengan kedudukannya yang disamakan atau tidaknya dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, hasil penelitian ini menjelaskan Kedudukan instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional akan bermuara pada kewenangan badan Peradilan seperti halnya Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 sejatinya tidak menyebutkan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam Undang-Undang dan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Presiden ditetapkan untuk menentukan policy rules atau regels sesuai dengan prinsip freies ermessen dalam rangka menjalankan Undang-Undang. instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional belum memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya. Permasalahan yang ada saat ini sering kali berkaitan dengan permasalahan kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Internasional. Terlebih lagi, jika berbicara mengenai Perjanjian Perdagangan Internasional, sejatinya Perjanjian tersebut memiliki kaitan yang erat dengan akses pasar yang berarti akan berdampak besar bagi kepentingan nasional dan hak masing-masing individu dalam masyarakat. Kata kunci : inkonsistensi, perjanjian, perdagangan, internasional

TINJUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA Hutomo, Irfan Rizky; Giyono, Urip; Amala, Muh Alfi Ihsanu
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 1 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i1.2843

"Juridical Review of the Crime of Theft in the Family" This research is motivated by the various efforts made by the authorities and the community members themselves to eradicate the crime of theft. Law enforcement for the crime of theft in the family is not only the task of law enforcement officials, but also participation from within the family, among other things, this can be minimized by efforts to provide knowledge about the law to the family members themselves. In this study, the authors used descriptive qualitative analysis method, which is a research method based on postpositivism philosophy used to examine natural object conditions (as opposed to experiments) where the researcher is the key instrument of data collection techniques. The offenses referred to in Article 367 paragraph (2) and paragraph (3) of the Criminal Code are relative complaint offenses, namely offenses in which the existence of a complaint is only a requirement so that a perpetrator can be prosecuted.

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT (STUDI KASUS WABAH COVID-19 DI KABUPATEN SEMARANG) Rizky Hutomo, Irfan; Fitriyani, Tina
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Dalam lingkup fungsi Satpol PP dan sebagai tugas wewenangnya untuk pemelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada dasarnya memiliki cukup yang luas, apalagi dalam menjalankan penegakan peraturan pelanggaran disiplin protokol kesehatan Covid-19 ini, sehingga Satpol Pamong Praja dituntut melaksanakan tugas- tugasnya yang sebagai lembaga dalam pemerintahan untuk menjalankan kebijakan penegakkan disiplin protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang, untuk mengetahui hambatan dan solusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang yaitu menyelenggarakan dalam mengantisipasi penularan virus Covid-19 di tengah-tengah masyarakat yang mana kami melakuakan tindakan- tindakan pada masyarakat yang dengan cara kegiatan antara lain : Deteksi Dini patuh disiplin protokol kesehatan, Patroli Yustisi, Pengamanan dan pengawalan dan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19. Hambatannya adalah : faktor internal diantaranya kekurangan jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Semarang, dan faktor External adalah kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat dan tidak patuh dengan dampak dari virus Covid-19 dan ancaman sanksi para pelanggaram disiplin protokol kesehatan. Solusinya adalah diberlakukannya sanksi denda administrasi bagi pelanggar yang tidak taat Protokol kesehatan yaitu sanksi administratif berupa sanksi sosial sesuai dengan kearifan lokal sepanjang tidak berpotensi untuk menimbulkan penularan; dan/atau denda administrative berupa teguran lisan dan/atau tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan kegiatan dan/atau denda administratif.

PENGUATAN REGULASI PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI DUNIA MAYA Retnowati, Indra; Hutomo, Irfan Rizky; Ekaningsih, Lailasari; Ahmad, Ridho Sa'dillah
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.673

ABSTRAK Kejahatan didunia maya marak terjadi pada jaman modern ini sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang yang memiliki data tersebut. Data pribadi merupakan hak privasi yang wajib dilindungi. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi Walaupun sudah ada sanksi pidana pada Pasal 67,68,69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun belum dapat mengatasi kejahatan tersebut. Hal ini merupakan suatu kelemahan yang sangat serius.Keterbatasan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi cyber crime membutuhkan Pemerintah dalam melakukan perubahan regulasi perlindungan data pribadi harus dengan persetujuan dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, serta melibatkan berbagai perusahaan telekomunikasi dalam memperbaharui peraturan itu untuk memberantas perbuatan cracker yang sering beraksi dan menimbulkan kerugian materi maupun immaterial (moral) para korbannya,supaya banyak orang yang memberikan masukan berupa ide-ide yang sempurna. Hal demikian diharapkan regulasi tersebut untuk kepentingan bersama dan tidak merugikan atau mencederai masyarakat.. Kata Kunci :Regulasi,Penyalahgunaan Data Pribadi, Penanggulangan

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG Ekaningsih, Lailasari; Hutomo, Irfan Rizky; Mulyanto, Sugeng
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.382

ABSTRAKAdanya pandemi COVID-19 berdampak pada kesehatan masyarakat, kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin.Kata Kunci : Peran, Satuan, Polisi, Pamong, Praja, Dalam, Penertiban, Pedagang, Kaki ,Lima

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search