<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia telah memunculkan tantangan baru dalam penanggulangan radikalisme digital, khususnya melalui platform Facebook yang memiliki jumlah pengguna sangat besar dan fitur yang memudahkan penyebaran konten secara cepat dan masif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyebaran konten radikalisme di Facebook serta mengkaji kendala aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelaku penyebaran konten tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 980/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal karena adanya disharmonisasi norma antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta kendala pembuktian elektronik dan identifikasi pelaku. Selain itu, penegakan hukum masih cenderung represif dan belum optimal menerapkan pendekatan preventif berbasis pengawasan siber. Penelitian ini menyarankan harmonisasi regulasi, penguatan digital forensic, serta optimalisasi patroli siber dan literasi digital guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap radikalisme di media sosial.]]>
