Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Command Responsibility Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia Victor Fernando Panjaitan; Mukhlis. R; Erdiansyah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.413

Abstract

Pelanggaran hak asasi manusia berat seringkali melibatkan aktor militer dalam struktur komando yang kompleks, sehingga prinsip tanggung jawab komando sangat penting untuk memastikan akuntabilitas atasan ketika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang kejahatan tersebut. Namun, penerapannya dalam hukum Indonesia masih lemah, terutama karena rumusan yang diskresioner dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan dominasi yurisdiksi militer, yang mengurangi transparansi dan efektivitas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan personel angkatan bersenjata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan komparatif, studi ini menganalisis kesenjangan antara peraturan nasional dan standar internasional seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa. Temuan menunjukkan inkonsistensi normatif yang signifikan yang menghambat penuntutan yang efektif, menyoroti perlunya harmonisasi hukum Indonesia dengan prinsip-prinsip internasional dan revisi Undang-Undang Pengadilan Militer untuk memastikan akuntabilitas yang lebih jelas dan keadilan yang lebih baik bagi para korban
Pengaturan terhadap Pembinaan Anak Residivis pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Agustina Wati; Mukhlis R; Erdiansyah
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena anak residivis menimbulkan persoalan serius bagi efektivitas sistem peradilan pidana anak. Residivisme tidak hanya menunjukkan adanya kegagalan pembinaan dalam mencegah pengulangan tindak pidana, tetapi juga memperlihatkan bahwa pola pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak belum sepenuhnya menjawab kebutuhan khusus anak yang mengulangi tindak pidana. Pengaturan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana terkait pembinaan anak residivis masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus pembinaan anak residivis, sehingga menimbulkan kekosongan pengaturan yang berdampak pada tidak adanya pembedaan pola pembinaan bagi anak residivis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber data yang digunakan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, ensiklopedia, dan kamus. Teknik pengumpulan data dengan metode kajian kepustakaan dengan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengaturan hukum mengenai pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak masih bersifat umum dan belum membedakan secara khusus mekanisme pembinaan antara anak residivis dan non residivis, sehingga pola pembinaan yang diberikan masih seragam dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus anak residivis. Pembaharuan yang ditawarkan diarahkan pada asesmen secara mendalam mengidentifikasi faktor-faktor pengulangan tindak pidana sebagai dasar penyusunan pembinaan individual dengan berfokus pada kebutuhan dan risiko pengulangan tindak pidana anak serta evaluasi berkala terhadap perubahan perilaku dan kesiapan sosial anak sebelum kembali ke masyarakat.