Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram JURNAL USM LAW REVIEW
Hery Firmansyah
Tarumanagara University
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Nabila Naswa; Hery Firmansyah
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i1.15603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan yang ideal bagi pihak yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena sering dilakukan secara sistematis, kolektif, dan terorganisasi sehingga sulit diungkap hanya dengan menggunakan alat bukti biasa dan metode penyidikan konvensional. Dalam konteks ini, justice collaborator memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap jaringan korupsi, mengidentifikasi pelaku utama, serta memberikan informasi yang dapat memperkuat proses pembuktian di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi justice collaborator telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, meliputi perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan khusus dalam proses peradilan, serta pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum, terbatasnya koordinasi antar lembaga, dan belum optimalnya mekanisme perlindungan yang diberikan kepada justice collaborator. Akibatnya, pihak yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum masih rentan mengalami intimidasi, ancaman, dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga, serta penerapan mekanisme perlindungan yang konsisten agar justice collaborator dapat memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan berkontribusi secara optimal dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Self-Defense in Criminal Law: Examining Limitations and Implications for Criminal Liability Auzan Wafi; Hery Firmansyah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.12072

Abstract

This research aims to examine the legal limitations in the application of excessive self-defense (noodweerexces) and its implications for criminal liability in the Indonesian criminal law system. The urgency of this study stems from inconsistencies in judicial practice regarding the interpretation of reasonable limits in self-defense cases, creating legal uncertainty and potential injustice. This research employs a normative juridical method examining legal regulations, theories, principles, and court decisions related to justification and pardon in Indonesian criminal law. The findings indicate that the application of excessive self-defense requires particular attention to avoid violating fundamental principles of justice, with both objective and subjective evaluations necessary to ensure fair law enforcement. The study reveals that variations in judicial decisions necessitate clearer guidelines to ensure legal certainty, while psychological factors of perpetrators significantly influence considerations in noodweerexces assessments. This research contributes new insights by specifically integrating the analysis of objective legal standards with subjective psychological states in criminal liability determination, filling the gap left by previous studies that examined these aspects separately. The study recommends the development of standardized judicial guidelines through Supreme Court circular letters (SEMA) and mandatory training for judges on psychological assessment in self-defense cases, as well as the incorporation of forensic psychology experts in the judicial process for noodweerexces cases.
Co-Authors Auzan Wafi Nabila Naswa