Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS KEEKONOMIAN SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 Melia Lau; Parningotan Malau
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1749

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek keekonomian skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menilai efektivitas regulasi dalam mendukung akses pembiayaan pelaku ekonomi kreatif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 24 Tahun 2022 secara normatif progresif karena memberikan dasar hukum bagi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang, namun implementasinya belum efektif akibat belum adanya standar penilaian nilai ekonomis kekayaan intelektual, keterbatasan kesiapan lembaga keuangan, dan kuatnya preferensi terhadap jaminan konvensional. Di sisi lain, regulasi ini tetap relevan dalam mendukung tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui penguatan pembiayaan ekonomi kreatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi teknis, peningkatan literasi lembaga keuangan, dan penyusunan pedoman valuasi kekayaan intelektual diperlukan agar skema pembiayaan ini dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.
Kajian Filsafat Hukum Alam Irrasional Thomas Aquinas dan Rasional Hugo Grotius dan Imannuel Kant dalam Konteks Indonesia yang Religius Melia Lau; Suyato Oei; Sugiarto Sugiarto; Parningotan Malau
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7277

Abstract

This study delves into the philosophical foundations of natural law, contrasting the irrational theories of Thomas Aquinas with the rational perspectives of Hugo Grotius and Immanuel Kant, examining their relevance within Indonesia’s deeply religious and pluralistic context. Aquinas argues that natural law is divinely ordained and serves as a universal moral guide, where law and morality are intrinsically linked. On the other hand, Grotius proposes that while natural law originates from divine will, human reason enables individuals to comprehend it, even without divine revelation. Kant’s philosophy shifts the focus to moral autonomy and the freedom of individuals, emphasizing that legitimate law must be based on principles of universal morality that respect human dignity. In the context of Indonesia, with its diverse religious landscape, integrating these philosophical ideas provides a balanced approach to the interaction between secular law, religious teachings, and moral values. The research adopts a juridical-normative methodology with a conceptual and legislative approach, analyzing secondary legal sources to explore how natural law influences Indonesia's legal system. The findings indicate that while Indonesia's legal system primarily follows positive law, it would benefit from incorporating the moral and spiritual aspects derived from natural law theory. The study concludes that Indonesia’s legal system can achieve a more substantive form of justice by integrating the principles of Aquinas, Grotius, and Kant, thus ensuring a more harmonious blend of legal certainty, moral integrity, and religious principles in the country’s laws.