Wahyu Rasyid
Universitas Muhammadiyah Parepare, Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUKSI KOPI ARABIKA YANG TIDAK SESUAI STANDAR LABELISASI DI KABUPATEN ENREKANG Kiki Wahyuni; Wahyu Rasyid; Asrul Hidayat
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hukum perlindungan konsumen konsumen terhadap produksi kopi arabika yang tidak sesuai standar labelisasi di kabupaten enrekang, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Deskriftif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara di kabupaten enrekang. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi hukum perlindungan konsumen pada produksi kopi arabika masih belum optimal, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, serta belum terintegrasinya koordinasi lintas sektor dalam pembinaan UMKM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan fungsi pengawasan preventif oleh pemerintah daerah, peningkatan literasi hukum bagi produsen, serta pengembangan sistem pelaporan partisipasif bagi masyarakat untuk memastikan terciptanya usaha kopi yang adil, transparan, berkelanjutan di kabupaten Enrekang.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DARI WAJIB PAJAK KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Sri Muliana; Wahyu Rasyid; Asrul Hidayat; Asram A. T Jadda
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2485

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) bagi koperasi sebagai wajib pajak badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta penerapannya pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi berkewajiban melaksanakan pemenuhan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan kewajiban tersebut pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat kendala dalam pemahaman regulasi dan administrasi perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh kepastian hukum, kesadaran wajib pajak, dan pembinaan perpajakan yang berkelanjutan.