Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Najma Alif Suaidi
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL Najma Alif Suaidi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1899

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik menuju sistem berbasis digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meskipun digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, berbagai bentuk maladministrasi masih ditemukan, bahkan berkembang dalam bentuk baru seperti kesalahan sistem elektronik, kegagalan integrasi data, dan ketidakakuratan informasi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk maladministrasi dalam pelayanan publik digital serta perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik maladministrasi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui pengembangan konsep maladministrasi digital, peningkatan akuntabilitas sistem elektronik, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengaduan untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik digital.
Co-Authors