<![CDATA[Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan respons pemerintah terhadap tingginya angka stunting nasional yang mencapai 21,5 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (2023). Persoalan konstitusional muncul ketika anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 223,56 triliun diklasifikasikan ke dalam pos fungsi pendidikan APBN 2026, sehingga alokasi pendidikan murni hanya mencapai sekitar 11,15 persen dari total APBN, jauh di bawah mandat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menetapkan ambang batas 20 persen. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika kategorisasi anggaran MBG secara konstitusional dan mengevaluasi legitimasi kebijakan tersebut dalam kerangka siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan integratif: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengklasifikasian anggaran BGN ke dalam pos pendidikan tidak dapat dipertahankan secara konstitusional karena program MBG juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini yang berada di luar sistem pendidikan formal, berbeda dengan praktik di Brazil (PNAE) dan India (PM POSHAN) yang secara eksklusif menargetkan siswa sekolah. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan ini bermasalah dalam empat dimensi: pelanggaran prinsip supremasi konstitusi (dustur), ketidakadilan distributif ('adalah), ketidakseimbangan antara perlindungan jiwa dan akal (hifzh al-nafs dan hifzh al-'aql), serta lemahnya legitimasi substantif kepemimpinan (wilayah al-amr). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis inkonsistensi kategorisasi fiskal MBG secara spesifik melalui pendekatan siyasah dusturiyah, yang belum dilakukan oleh kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini merekomendasikan pemisahan kategorisasi anggaran BGN berdasarkan kelompok sasaran, penjaminan floor anggaran pendidikan substantif, serta penguatan mekanisme syura dalam proses penetapan anggaran.]]>
