Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Nasrullah Nasrullah
Universitas Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Online Nurfajrin Tilawah; Ilyas Sarbini; Nasrullah Nasrullah
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6439

Abstract

Artikel ini membahas perkembangan perdagangan elektronik yang telah mengubah hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dari sistem konvensional menjadi berbasis digital, sehingga memunculkan persoalan wanprestasi dalam jual beli online. Bentuk wanprestasi yang sering terjadi meliputi keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian produk, dan tidak dipenuhinya kewajiban pelaku usaha setelah transaksi dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi elektronik serta efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah pengaturan hukum mengenai wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun Online Dispute Resolution (ODR), namun efektivitasnya masih terkendala pembuktian digital dan lemahnya posisi konsumen. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan sistem ODR guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang lebih efektif di era digital.
Co-Authors Ilyas Sarbini Nurfajrin Tilawah