Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Penyalahgunaan Hak (Abuse of Rights) dalam Tindakan Penetapan Harga Sepihak pada Perjanjian Jual Beli dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Imelda Martinelli; Jannah Desiree Pabeangi; Jeanette Dwisca Oktaviani
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8467

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penetapan harga secara sepihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli yang berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan hak (abuse of rights). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis apakah tindakan penetapan harga sepihak pasca-tercapainya kesepakatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, wanprestasi, atau penyalahgunaan hak, serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang bertumpu pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 155/Pdt.G/2023, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 34/PDT/2023/PT SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4199 K/Pdt/2024. Hasil penelitian menemukan bahwa tindakan penetapan harga sepihak yang diikuti penolakan pemenuhan pelunasan bukan merupakan wanprestasi dari pihak pembeli, melainkan suatu bentuk penyalahgunaan hak (abuse of rights) dari pihak penjual karena secara nyata bertentangan dengan asas konsensualisme dan itikad baik objektif. Kekosongan norma yang secara eksplisit mengatur batasan penyalahgunaan hak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memicu inkonsistensi peradilan dan melemahkan asas pacta sunt servanda, sehingga berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum dalam ranah keperdataan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan doktrin abuse of rights ke dalam legislasi nasional untuk menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Revenge Porn) Bertram Beryl Hanni Arrafi; Mesha Sabila Hakim; Raidah Hazirah; Nasywa Nabilla Putri A; Michaella Anandita; Jeanette Dwisca Oktaviani; Larasati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i2.7276

Abstract

Revenge porn, or the distribution of sexual content without the victim's consent, is a form of gender-based violence that exploits digital technology. This act is often accompanied by threats and aims to humiliate the victim. This article seeks to analyze the legal protection available for victims of revenge porn in Indonesia, evaluate the existing regulations, and provide recommendations to enhance the effectiveness of legal safeguards. The analysis reveals that the current legal framework, such as the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and the Pornography Law, falls short in optimally protecting victims, particularly due to ambiguous interpretations in its implementation. Comprehensive solutions, including victim-focused legal reforms, public education, and training for law enforcement officers, are urgently needed to address this issue effectively. Keyword: Revenge porn, electronic threats, legal protection, online gender-based violence, privacy rights