<![CDATA[Penelitian ini mengkaji secara komprehensif perkembangan dan arah kebijakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045. Fokus kajian meliputi: (1) capaian pembangunan infrastruktur transportasi periode 2014–2025 (penambahan jalan tol sekitar 2.700 km dan jalan nasional ±6.000 km, termasuk di wilayah tertinggal dan perbatasan), (2) penguatan ketahanan air dan energi melalui pembangunan 61 bendungan dengan tambahan irigasi premium sekitar 396 ribu hektar dan kapasitas PLTA sekitar 255 MW, (3) implementasi Proyek Strategis Nasional (204 proyek dan 13 program dengan investasi lebih dari Rp1.514 triliun), serta (4) dinamika biaya logistik dan kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan analisis komparatif terhadap literatur teknis, kebijakan, dan yuridis, yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi (relevansi dengan tema infrastruktur berkelanjutan, periode terbit 2014–2025, dan konteks Indonesia) serta eksklusi (literatur di luar konteks nasional dan tidak memuat data empiris atau kerangka kebijakan yang jelas). Hasil kajian menunjukkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur berkontribusi pada penurunan biaya logistik nasional dari 24% PDB (2015) menjadi sekitar 14% (2023), peningkatan rasio investasi infrastruktur terhadap PDB dari 1,7% menjadi 2,8%, serta penguatan peran sektor konstruksi yang menyerap lebih dari 8,7 juta tenaga kerja dan menyumbang sekitar 9,48% PDB pada 2025. Namun, masih terdapat ketimpangan spasial (dominasi Jawa–Sumatera), kerentanan terhadap risiko iklim dan bencana, serta kebutuhan penguatan regulasi dan kapasitas tenaga kerja konstruksi. Penelitian ini berkontribusi dengan merumuskan sintesis empat pilar pembangunan infrastruktur menuju Indonesia Emas 2045, yaitu integrasi green infrastructure dan ketahanan bencana, penguatan regulasi dan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia konstruksi, serta optimalisasi kemitraan pemerintah–badan usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang yang lebih adaptif dan berkelanjutan.]]>
