Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Septya Yonabe
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Perspektif Keadilan Substantif dan Kriminologi Septya Yonabe; Andika Wijaya Rizky; Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4499

Abstract

Tindak pidana politik uang merupakan salah satu pelanggaran serius dalam pemilu yang mengancam integritas demokrasi dan keadilan elektoral. Pasal 187A ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan dasar hukum tegas untuk menjerat pelaku, namun implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait pemenuhan keadilan substantif bagi pemilih dan peserta pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan untuk mengkaji apakah penerapan ketentuan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau hanya memenuhi aspek keadilan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap politik uang masih cenderung menitikberatkan pada pembuktian formal tanpa menggali secara mendalam dampak substantif terhadap suara pemilih, kebebasan memilih, dan kemurnian hasil pemilu. Terdapat pula ketidaksinkronan antara norma dan praktik, di mana banyak kasus berhenti pada tahap penyidikan atau tidak berlanjut ke pengadilan karena kendala pembuktian, tekanan politik, atau minimnya perlindungan terhadap pelapor. Dengan demikian, penerapan Pasal 187A ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 belum sepenuhnya menghadirkan keadilan substantif, sehingga diperlukan reformulasi pendekatan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak pemilih dan penguatan integritas pemilu.
Co-Authors Andika Wijaya Rizky Setyobowo Sangalang