<![CDATA[Tindak pidana politik uang merupakan salah satu pelanggaran serius dalam pemilu yang mengancam integritas demokrasi dan keadilan elektoral. Pasal 187A ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan dasar hukum tegas untuk menjerat pelaku, namun implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait pemenuhan keadilan substantif bagi pemilih dan peserta pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan untuk mengkaji apakah penerapan ketentuan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau hanya memenuhi aspek keadilan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap politik uang masih cenderung menitikberatkan pada pembuktian formal tanpa menggali secara mendalam dampak substantif terhadap suara pemilih, kebebasan memilih, dan kemurnian hasil pemilu. Terdapat pula ketidaksinkronan antara norma dan praktik, di mana banyak kasus berhenti pada tahap penyidikan atau tidak berlanjut ke pengadilan karena kendala pembuktian, tekanan politik, atau minimnya perlindungan terhadap pelapor. Dengan demikian, penerapan Pasal 187A ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 belum sepenuhnya menghadirkan keadilan substantif, sehingga diperlukan reformulasi pendekatan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak pemilih dan penguatan integritas pemilu.]]>
Copyrights © 2026
