Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Derry Rahmat Saputra
Universitas Bengkulu
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui Sanksi Adat Melayu Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu Ruben Malau; Rafflie Julio Marcelino; Alip Asya Hidayat; Derry Rahmat Saputra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5409

Abstract

Tindak pidana pencurian ringan seringkali diselesaikan melalui pemidanaan formal yang berorientasi retributif, padahal masyarakat memiliki mekanisme hukum adat yang mengedepankan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi adat Melayu Bengkulu dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat Melayu Bengkulu masih diterapkan dan dipercaya oleh masyarakat. Bentuk sanksinya meliputi ganti rugi materiil, arak-arakan adat, serta penyediaan nasi kunyit untuk memulihkan keharmonisan sosial. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan berupa sulitnya mencapai kesepakatan ganti rugi, penolakan sepihak dari korban yang dapat berujung pada sanksi pengucilan sosial, ketidakpatuhan pelaku terhadap putusan adat, serta menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Disimpulkan bahwa hukum adat Melayu Bengkulu masih sangat relevan sebagai alternatif penyelesaian perkara, namun memerlukan upaya pelestarian dan harmonisasi yang lebih terstruktur dengan sistem hukum nasional.
Pelaksanaan Program Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap Pemerintah Daerah Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Muhammad Rafif Arya Putra; Ricki Hasudungan Gultom; Derry Rahmat Saputra
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public services are the first step for the public to receive or fulfill their needs from both government and private institutions. However, in the implementation of public services, maladministration practices are often found. The Ombudsman has a duty to prevent maladministration from occurring or recurring. One way is to conduct a public service compliance assessment program. This study uses a qualitative method with both primary and secondary sources through a descriptive approach. The purpose of this study is to examine the final score of the Bengkulu Provincial Government in implementing services and the benefits of this research to become a learning experience and improvement in the implementation of public services.
Co-Authors Alip Asya Hidayat Muhammad Rafif Arya Putra Rafflie Julio Marcelino Ricki Hasudungan Gultom Ruben Malau