Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC)
Eri Arianto
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Polres Terhadap Pelaku KDRT Dalam Lingkup Aparatur Sipil Negara Di Kota Sawahlunto Fauzi Fazlurrahman; Rifqi Devi Lawra; Eri Arianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5636

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menjadi isu krusial, terutama ketika pelaku berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Sawahlunto terhadap pelaku KDRT dalam lingkup ASN serta mengkaji peran kepolisian dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polres Sawahlunto telah berjalan efektif secara prosedural, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Kepolisian juga menjalankan peran secara profesional melalui penerapan upaya paksa, pengumpulan alat bukti, serta perlindungan terhadap korban. Selain itu, penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi meskipun pelaku berasal dari kalangan ASN. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa faktor budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan perlindungan korban secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Dengan demikian, diperlukan upaya preventif melalui edukasi hukum dan penguatan perlindungan korban guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus KDRT di lingkungan ASN.
Pelayanan Publik Aparatur Sipil Negara (ASN) Profesional, Humanis Berbasis HAM Eri Arianto; Yulfa Mulyeni; Rifqi Devi Lawra; Aermadepa; Yulia Nizwanai
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRA CENDIKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jpkmmc.v5i1.2103

Abstract

Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Bupati Kabupaten Solok Sumatera Barat, ditemukan bahwa Implementasi dari Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Bupati Kabupaten Solok Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa indikator yang masih belum berjalan dengan semestinya. Pertama pada variabel komunikasi, informasi kebijakan sudah disampaikan dengan kepada pelaksana namun belum secara luas kepada pengakses layanan di kantor Bupati Kabupaten Solok Sumatera Barat. Kebijakan Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (P2HAM) telah mengalami dua kali pergantian namun tetap konsisten melaksanakan aturan yang berlaku tanpa adanya pertentangan. Kedua variabel sumber daya, dari empat ketersediaan sumber daya yang diperlukan tiga diantaranya yaitu sumber daya manusia, informasi dan kewenangan telah tersedia dengan baik. Namun indikator fasilitas masih terkendala anggaran biaya. Selanjutnya pengangkatan birokrat dalam variabel disposisi telah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dalam tim. Sedangkan insentif, terdapat pemberian penghargaan kepada unit kerja namun tidak cukup mempengaruhi disposisi pelaksana untuk lebih mendukung pelaksanaan kebijakan P2HAM. Variabel terakhir yaitu struktur birokrasi, tidak tersedianya SOP pelaksanaan P2HAM dan adanya pembagian kerja yang cukup menghambat koordinasi pelaksanaan kebijakan P2HAM.
Co-Authors Aermadepa Fauzi Fazlurrahman Rifqi Devi Lawra Yulfa Mulyeni Yulia Nizwanai