Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Ipik Permana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pemberdayaan Perangkat Desa dalam Optimalisasi Struktur Pemerintahan Berbasis Studi Komparatif Sistem Desa Indonesia dan Kampung Tengah Negeri Perlis di Malaysia Ipik Permana; Hendri Suwarsono; Moh. Abidzar
Abdimas Awang Long Vol. 9 No. 2 (2026): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v9i2.2109

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan menganalisis secara komparatif struktur dan kewenangan pemerintahan desa di Indonesia dengan sistem pemerintahan kampung di Negeri Perlis, Malaysia, serta merumuskan pembelajaran kebijakan yang relevan bagi penguatan tata kelola pemerintahan lokal. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan metode observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta analisis dokumen regulasi dan kebijakan pemerintahan lokal di kedua negara. Lokasi Pengabdian meliputi tiga desa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan tiga kampung di Negeri Perlis, Malaysia. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki kesamaan fungsi dasar sebagai penyelenggara pelayanan publik dan pengelola urusan masyarakat lokal, namun berbeda secara mendasar dalam desain kelembagaan dan distribusi kewenangan. Desa di Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang relatif lebih kompleks dengan pembagian fungsi eksekutif dan representatif serta tingkat otonomi fiskal dan regulatif yang lebih luas. Sebaliknya, sistem kampung di Malaysia menunjukkan struktur kelembagaan yang lebih sederhana dengan tingkat koordinasi administratif yang lebih terintegrasi dengan pemerintah daerah. Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan kebijakan yang berbeda dalam menyeimbangkan otonomi lokal dan integrasi pemerintahan. Studi ini menghasilkan tiga pembelajaran utama, yaitu pentingnya penguatan partisipasi masyarakat yang terstruktur, peningkatan koordinasi antar tingkat pemerintahan, dan keseimbangan antara otonomi fiskal dengan akuntabilitas kelembagaan. Temuan ini diharapkan menjadi dasar empiris bagi pengembangan kebijakan pemerintahan desa yang lebih responsif, transparan, dan berkelanjutan.
Co-Authors Hendri Suwarsono Moh. Abidzar