Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Uci Febriani
Universitas Bengkulu
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Penerapan Yurisdiksi Universal Dalam Sistem Hukum Indonesia Pasca Statuta Roma Uci Febriani; Wefy Efticha Sary
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6145

Abstract

Perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan pergeseran dari konsep kedaulatan absolut menuju kedaulatan yang bertanggung jawab dalam kerangka komunitas internasional. Perkembangan ini muncul akibat masih terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang ketika negara tempat kejahatan terjadi tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi penerapan yurisdiksi universal dalam sistem hukum Indonesia pasca Statuta Roma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum secara eksplisit mengadopsi asas yurisdiksi universal sehingga menimbulkan kekosongan normatif dalam penanganan kejahatan internasional transnasional. Perbandingan dengan praktik di Jerman dan Belgia menunjukkan bahwa yurisdiksi universal dapat diterapkan melalui pembatasan prosedural seperti presence requirement dan diskresi penuntutan. Selain itu, penerapan yurisdiksi universal tetap harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara, imunitas pejabat negara aktif, dan asas non-intervensi dalam hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislasi yang komprehensif guna mengintegrasikan yurisdiksi universal ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Rekonstruksi ini penting untuk memperkuat peran Indonesia dalam pemberantasan impunitas kejahatan internasional berat secara global.
Implementasi Restorative Justice melalui Sanksi Adat Jambar dan Tajuak dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Era Digital: Studi Kasus di Desa Pasar Talo, Kabupaten Seluma Bella Ananda Sari; Selpa Rosalenda; Elia Setri; Uci Febriani; Mardhatillah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 3 (2026): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i3.3295

Abstract

This empirical juridical research analyzes the effectiveness of the traditional sanctions Jambar and Tajuak in addressing digital defamation in Pasar Talo Village, Seluma Regency. Although national criminal law dominates the formal legal framework, the local community continues to maintain customary mechanisms for resolving disputes. The deliberation process led by traditional elders (tuha-tuha adat) at the customary hall prioritizes restoring social relationships, protecting the dignity of the injured party and achieving reconciliation. This mechanism is considered more responsive to community needs than formal litigation. Despite challenges posed by social media’s cross-regional and anonymous nature, customary values remain relevant as instruments for conflict resolution and maintaining social balance in the digital era.
Co-Authors Bella Ananda Sari Elia Setri Mardhatillah Selpa Rosalenda Wefy Efticha Sary