Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TOFEDU: The Future of Education Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Wefy Efticha Sary
Universitas Bengkulu
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Penerapan Yurisdiksi Universal Dalam Sistem Hukum Indonesia Pasca Statuta Roma Uci Febriani; Wefy Efticha Sary
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6145

Abstract

Perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan pergeseran dari konsep kedaulatan absolut menuju kedaulatan yang bertanggung jawab dalam kerangka komunitas internasional. Perkembangan ini muncul akibat masih terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang ketika negara tempat kejahatan terjadi tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi penerapan yurisdiksi universal dalam sistem hukum Indonesia pasca Statuta Roma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum secara eksplisit mengadopsi asas yurisdiksi universal sehingga menimbulkan kekosongan normatif dalam penanganan kejahatan internasional transnasional. Perbandingan dengan praktik di Jerman dan Belgia menunjukkan bahwa yurisdiksi universal dapat diterapkan melalui pembatasan prosedural seperti presence requirement dan diskresi penuntutan. Selain itu, penerapan yurisdiksi universal tetap harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara, imunitas pejabat negara aktif, dan asas non-intervensi dalam hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislasi yang komprehensif guna mengintegrasikan yurisdiksi universal ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Rekonstruksi ini penting untuk memperkuat peran Indonesia dalam pemberantasan impunitas kejahatan internasional berat secara global.
The Criminal Liability of Human Trafficking within the Framework of Transnational Organized Crime Vaula Karera; Wefy Efticha Sary
The Future of Education Journal Vol 5 No 2 (2026): Continued
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i2.1814

Abstract

Human trafficking is a form of transnational organized crime that has serious impacts on human rights and requires effective criminal accountability. The legal issue examined in this study focuses on the regulation of criminal liability for perpetrators and the mechanisms of law enforcement within the framework of international criminal law. This study aims to analyze the forms of criminal liability in human trafficking crimes and to examine the mechanisms for their implementation against organized criminal networks. The research employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by library research. The findings indicate that criminal liability applies not only to the principal perpetrators but also to all parties involved in the criminal network, including corporations. In addition, law enforcement requires international cooperation mechanisms such as extradition and mutual legal assistance, although practical challenges remain in terms of evidence collection and coordination among states.
Co-Authors Uci Febriani Vaula Karera