Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Naura Rania Bari
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Diskursus Publik dalam TikTok terhadap Kebijakan Pembatasan Media Sosial Anak: Perspektif E-Democracy di Indonesia Naura Rania Bari; Silvia Zahra Zahira; Syaskia Safitri Nurrahman; Fatkhuri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6271

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana diskursus publik di platform TikTok terhadap wacana pembatasan akses media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia merefleksikan bentuk partisipasi digital dan ruang berekspresi dalam perspektif e-democracy di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap sembilan konten TikTok yang diunggah oleh akun media, kreator opini, dan pengguna personal selama periode Maret–April 2026. Data dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi narasi, dan interpretasi berdasarkan teori digital democracy Jan van Dijk serta teori ruang publik Jürgen Habermas. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola respons publik utama, yaitu narasi dukungan yang menekankan perlindungan anak dari risiko digital, narasi penolakan yang menyoroti kebebasan berekspresi dan hak akses informasi, serta narasi negosiasi yang menawarkan alternatif kebijakan seperti penguatan literasi digital dan pembatasan fitur parsial. Temuan ini menunjukkan bahwa TikTok berfungsi sebagai arena deliberasi digital yang memungkinkan warga menilai, memperdebatkan, dan mengevaluasi kebijakan negara secara terbuka. Namun, kualitas diskursus masih dipengaruhi oleh logika algoritma, viralitas, dan keterbatasan deliberasi rasional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian e-democracy pada ranah partisipasi digital non-elektoral melalui TikTok sebagai ruang publik digital kontemporer di Indonesia.
Keterwakilan Politik Perempuan Pasca Pemilu: Analisis Representasi Substantif Perempuan dalam Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur Cendana Anabel; Nabilah Nameera Ruzdy; Naura Rania Bari; Lia Wulandari
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 2 (2026): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i2.6285

Abstract

Women's political representation in Indonesia has continued to increase. However, women's success in attaining political office does not necessarily lead to the substantive representation of women's interests. This study aims to analyze how Khofifah Indar Parawansa's political representation as a female leader is translated into substantive representation through policies and public statements during her tenure as Governor of East Java. This research employs a qualitative method with a library research approach and content analysis of relevant academic literature, official documents, and news articles. The analysis is based on Hanna Pitkin's theory of political representation, particularly the concepts of descriptive and substantive representation. The findings indicate that Khofifah's position as a female governor reflects descriptive representation, while her policies on women's and children's protection, women's economic empowerment, and her consistent advocacy of gender equality demonstrate a tendency toward substantive representation. These findings suggest that the quality of women's political representation is determined not only by electoral success but also by the ability to translate political mandates into policies that advance women's interests.
Co-Authors Cendana Anabel Fatkhuri, Fatkhuri Lia Wulandari Nabilah Nameera Ruzdy Silvia Zahra Zahira Syaskia Safitri Nurrahman