Indah Prabawati
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Literasi Digital dalam Pendidikan di Sidoarjo Alvi Nazwa Rindiana; Anisa Qorina Safitri; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6480

Abstract

Pendidikan berkualitas merupakan target utama SDGs 4, di mana literasi digital menjadi instrumen penting dalam menghadapi transformasi era Society 5.0. Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan signifikan dalam menyinkronkan kebijakan transformasi digital nasional dengan kesiapan infrastruktur daerah serta kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi kebijakan literasi digital di Sidoarjo guna mendukung tercapainya pendidikan yang inklusif dan merata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi pustaka dengan menganalisis jurnal ilmiah terakreditasi dan buku teks kebijakan publik. Teknik analisis data menggunakan kerangka SWOT untuk membedah faktor internal dan eksternal melalui pendekatan naratif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama terletak pada antusiasme siswa yang tinggi dan fleksibilitas Kurikulum Merdeka, namun terhambat oleh kelemahan berupa infrastruktur digital yang tidak merata dan keterbatasan kompetensi guru dalam mengolah informasi secara kritis. Peluang besar muncul dari dukungan agenda global SDGs 2030, sementara ancaman utama adalah melebarnya kesenjangan digital dan krisis etika di dunia maya. Sinergi yang efektif antara birokrasi daerah dan pihak sekolah diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui ekosistem digital yang terstruktur. Kesimpulannya, penguatan sistem pendidikan digital yang berbasis karakter moral di Sidoarjo adalah kunci utama dalam menjamin keberlanjutan pendidikan berkualitas bagi generasi masa depan.
Implementasi Program Dinas PRKPP Kota Surabaya Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 1 Tanpa Kemiskinan Hanifatul Fitriya Fauzia; Zaraby Firdaus; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6794

Abstract

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui kebijakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 1, yaitu Tanpa Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya dalam mendukung pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung oleh Digital Research Methods melalui penelusuran data dari laporan kinerja dan sumber informasi publik yang relevan. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program seperti Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan kuota bantuan, hambatan administratif, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan akses informasi, serta optimalisasi sumber daya agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pencapaian SDGs.