<![CDATA[Sengketa sertifikat ganda masih menjadi persoalan dalam hukum agraria karena sertifikat yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam sengketa sertifikat ganda, khususnya berkaitan dengan kedudukan sertifikat sebagai alat bukti dan tanggung jawab administrasi pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, serta literatur hukum agraria. Hasil penelitian menunjukan bahwa sertifikat tanah memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian yang kuat, tetapi tidak bersifat mutlak apabila terdapat cacat administrasi, kesalahan data fisik atau yuridis, serta klaim hak dari pihak lain. Sengketa sertifikat ganda juga memperlihatkan lemahnya verifikasi data, pemetaan bidang tanah, dan kehati-hatian pejabat pertanahan. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah perlu diberikan secara preventif melalui perbaikan administrasi pertanahan dan secara represif melalui penyelesaian sengketa di BPN, peradilan, maupun mediasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan pemilik tanah tidak cukup hanya melalui sertifikat, tetapi harus didukung oleh validasi data, tanggung jawab lembaga pertanahan, dan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan]]>
