Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
M Rochman
Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Terhadap Konflik Tanah Batas Wilayah Oleh PT Dinamika Selaras Jaya Di Bengkulu Selatan Arum Redtna Rabia; M Rochman; Himawan Ahmed Sanusi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6776

Abstract

Tanah merupakan sumber daya strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena berkaitan langsung dengan aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Tingginya nilai tanah dan keterbatasan ketersediaannya memicu berbagai konflik, terutama apabila menyangkut penetapan batas wilayah yang bersinggungan dengan kewenangan administratif pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji secara yuridis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam menangani konflik tanah batas wilayah yang melibatkan PT Dinamika Selaras Jaya di Bengkulu Selatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari wawancara dengan lima narasumber kunci: Kepala DPMPTSP, Sekretaris Daerah, Manajer PT Dinamika Selaras Jaya, Kepala BPN Kabupaten Kaur, dan Ketua ASBS, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan signifikan, khususnya pada pengawasan izin, koordinasi antarinstansi, dan mekanisme penyelesaian konflik yang belum terstruktur. Upaya yang direkomendasikan mencakup audit dokumen perizinan dan HGU, penguatan koordinasi lintas instansi, fasilitasi mediasi secara aktif, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Co-Authors Arum Redtna Rabia Himawan Ahmed Sanusi