<![CDATA[Tanah merupakan sumber daya strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena berkaitan langsung dengan aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Tingginya nilai tanah dan keterbatasan ketersediaannya memicu berbagai konflik, terutama apabila menyangkut penetapan batas wilayah yang bersinggungan dengan kewenangan administratif pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji secara yuridis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam menangani konflik tanah batas wilayah yang melibatkan PT Dinamika Selaras Jaya di Bengkulu Selatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari wawancara dengan lima narasumber kunci: Kepala DPMPTSP, Sekretaris Daerah, Manajer PT Dinamika Selaras Jaya, Kepala BPN Kabupaten Kaur, dan Ketua ASBS, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan signifikan, khususnya pada pengawasan izin, koordinasi antarinstansi, dan mekanisme penyelesaian konflik yang belum terstruktur. Upaya yang direkomendasikan mencakup audit dokumen perizinan dan HGU, penguatan koordinasi lintas instansi, fasilitasi mediasi secara aktif, dan penegakan hukum yang berkeadilan.]]>
Copyrights © 2026
