Zaraby Firdaus
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Program Dinas PRKPP Kota Surabaya Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 1 Tanpa Kemiskinan Hanifatul Fitriya Fauzia; Zaraby Firdaus; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6794

Abstract

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui kebijakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 1, yaitu Tanpa Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya dalam mendukung pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung oleh Digital Research Methods melalui penelusuran data dari laporan kinerja dan sumber informasi publik yang relevan. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program seperti Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan kuota bantuan, hambatan administratif, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan akses informasi, serta optimalisasi sumber daya agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pencapaian SDGs.
Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan Dalam Penggunaan Anggaran Tahun 2023-2025 Zaraby Firdaus; Hanifatul Fitriya Fauzia; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6799

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan dalam menggunakan dana milik masyarakat, program-program utama tahun 2025, serta mengidentifikasi penyebab mengapa pendapatan daerah dari sektor pasar masih belum mencapai tingkat yang optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian digital, yaitu melalui pencarian dokumen, laporan program, dan informasi publik yang berkaitan dengan anggaran dan hasil kerja Disperindag. Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan sudah menerapkan transparansi dalam penggunaan anggaran dengan menerbitkan program dan detail pengeluaran yang jelas. Total anggaran program untuk tahun 2025 adalah Rp786.000.000. Program prioritas yang dilakukan mencakup pasar murah, pemantauan harga dan stok bahan pokok, pengelolaan pasar, pembinaan pengelola sarana distribusi, serta kegiatan di bidang perindustrian. Program tersebut memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga harga barang tetap stabil, meningkatkan kemampuan beli masyarakat, serta memperkuat pelayanan yang diberikan kepada publik. Namun, masih ada masalah di sektor pasar, yaitu penurunan pendapatan asli daerah sekitar Rp1,1 miliar. Hal ini disebabkan oleh perubahan target anggaran, batasan potensi pasar, serta faktor luar seperti kondisi alam dan perpindahan kegiatan para pedagang. Oleh karena itu, diperlukan pengevaluasian dan pengembangan cara pengelolaan, termasuk penggunaan sistem elektronik agar dapat meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal.