Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan PESHUM
Artha Febriansyah
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Asas Proporsionalitas Angga Novranata; Nashriana Nashriana; Artha Febriansyah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16651

Abstract

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam hal penerapan sanksi yang harus memperhatikan asas proporsionalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan, implementasi, serta perwujudan Asas Proporsionalitas dalam pemidanaan anak berbasis prinsip keadilan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang. Metode penelitian hukum normatif dilakukan meneliti bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur, dengan pendekatan Perundang Undangan, Konseptual, dan Kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasinya pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan Pengadilan Negeri Penajam menunjukkan adanya disparitas putusan yang tajam serta inkonsistensi penerapan asas proporsionalitas. Perwujudan asas proporsionalitas dalam pemidanaan anak yaitu melalui penerapan konsep Proporsionalitas Fungsional-Prospektif yang menuntut agar proporsionalitas tidak lagi dimaknai secara matematis sebagai kesetaraan antara beratnya perbuatan dengan lamanya pidana, melainkan sebagai kesesuaian antara jenis sanksi dengan fungsi pemulihan anak dan perlindungan masyarakat. Optimalisasi ini mensyaratkan adanya rekonstruksi regulasi yakni dengan mereformulasi Pasal 81 ayat (6) UU SPPA untuk memberikan klausul pengaman berupa kewenangan hakim menjatuhkan pidana lebih berat secara terukur.
KEDUDUKAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS KETIKA PENGESAHAN PERKAWINAN DAN ANAK SETELAH PEWARIS MENINGGAL DUNIA Yopi Pebri; M. Sofyan Pulungan; Artha Febriansyah
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3414

Abstract

The purpose of this paper is to evaluate the division of inheritance in situations where marriage and child recognition take place after the testator dies. This research uses the doctrinal method, taking a statutory approach and a conceptual approach. The results show that a marriage that occurs after one of the spouses dies can still be recognized if it follows the procedure of registering the marriage at the civil registry office after obtaining a determination from the court, so that the marriage is considered valid. This is in accordance with Article 825A which states that the spouse left behind becomes the first class of heirs. Regarding the recognition of a child after the death of the father, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 allows for the legal recognition of the child, provided that it can be proven through science and technology, or other evidence that is valid according to law. Thus, the child is considered a legitimate child and becomes part of the first class of heirs together with the mother.
Co-Authors Angga Novranata M. Sofyan Pulungan Nashriana Nashriana Yopi Pebri