Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Polemik Lahan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo Sintya Ari Putri Nugraha; Nadya Nuredi Kumbara; Sarah Meirina Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6833

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh polemik penggunaan lapangan sepak bola sebagai lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Polemik tersebut muncul karena kurangnya keterlibatan masyarakat pada tahap awal perencanaan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah desa dalam mengatasi polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa Sidorejo, staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, serta masyarakat yang bersikap netral maupun menolak pembangunan koperasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model komunikasi Harold Lasswell yang meliputi Who, Says What, In Which Channel, To Whom, dan With What Effect. Berdasarkan temuan penelitian bahwa pemerintah desa menerapkan komunikasi dialogis dan persuasif melalui musyawarah desa sebagai media utama penyampaian informasi dan penyelesaian konflik. Kepala desa berperan sebagai komunikator utama yang didukung oleh dinas terkait untuk memperkuat legitimasi pesan. Pesan yang disampaikan berfokus pada tujuan pembangunan, alasan pemilihan lokasi, serta penyediaan lapangan pengganti. Komunikasi tersebut menghasilkan perubahan sikap masyarakat dari penolakan menuju penerimaan bersyarat. Dengan demikian, komunikasi partisipatif melalui musyawarah desa terbukti berperan penting dalam meredam konflik pembangunan desa.
Penerapan Pelayanan Publik Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di KPU Kabupaten Sidoarjo Muhammad Raka Novan Wirahono; Sarah Meirina Sari
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.14902

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah pelaksanaan pelayanan publik yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. Fokus kajian diarahkan pada upaya penyelenggara dalam menjamin akses layanan yang setara, menciptakan kenyamanan bagi pengguna layanan, serta memastikan terpenuhinya hak- hak warga negara tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan telaah dokumen, sehingga data yang dihasilkan bersifat komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka analisis penelitian mengacu pada konsep New Public Service (NPS) yang menempatkan warga sebagai subjek utama pelayanan, menekankan kepentingan publik sebagai prioritas, mengesampingkan orientasi efisiensi semata, serta mendorong praktik pelayanan yang strategis, demokratis, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan pelayanan inklusif dengan menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti toilet khusus dan area parkir, serta menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan setiap individu. Keterlibatan komunitas disabilitas dalam perencanaan, evaluasi, dan pemberian masukan memperkuat prinsip partisipasi dan transparansi. Petugas pelayanan juga menunjukkan sikap ramah, empatik, dan responsif, menekankan aspek kemanusiaan di atas produktivitas semata. Praktik ini membuktikan penerapan prinsip NPS secara nyata, sehingga pelayanan publik di KPU Sidoarjo tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan secara adil dan setara.
Kualitas Pelayanan Informasi Publik Oleh PIID KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Alfi Aldiansyah; Sarah Meirina Sari
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.14904

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kualitas pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik diterapkan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilihan umum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta telaah dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan informasi publik. Proses analisis data dilakukan dengan mengacu pada kerangka SERVQUAL yang mencakup lima dimensi utama, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kualitas layanan informasi publik oleh PPID KPU Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan telah memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik, khususnya pada dimensi tangibles, assurance, dan empathy, yang terlihat dari tersedianya fasilitas layanan, kejelasan prosedur hukum, serta perilaku profesional personel. Akan tetapi, pada dimensi reliability dan responsiveness masih terdapat hambatan, terutama berkaitan dengan kecepatan dan ketergantungan layanan berbasis teknologi informasi karena keterbatasan teknis. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa walaupun standar layanan informasi publik telah umumnya terpenuhi, diperlukan peningkatan pada aspek operasional dan infrastruktur layanan digital untuk memperbaiki kualitas layanan secara komprehensif.
IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI KPPN SIDOARJO Rendra Imada Pratama; Sarah Meirina Sari
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 11, No 2 (2025): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) JULI-DESEMBER 2025
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v11i2.9006

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Zona Integritas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi dan memperkuat pelayanan publik berbasis integritas. Penelitian bertujuan menggambarkan pelaksanaan program, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta memahami dinamika organisasi yang mendorong tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat elemen utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat elemen tersebut saling melengkapi dan membentuk budaya organisasi yang menekankan integritas dan kualitas layanan. Penelitian menyimpulkan bahwa perbaikan berkelanjutan, komunikasi yang adaptif, serta kolaborasi lintas unit menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan Zona Integritas.