Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PESHUM Multidisciplinary Research Studies in Social Sciences
Shexy Intan Pratama Sari
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Humanities Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Tambang Batubara Di Kabupaten Lahat Shexy Intan Pratama Sari; Arne Huzaimah; Syahril Jamil
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.17507

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya berbagai persoalan lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan batubara, di antaranya pencemaran air, kualitas udara yang menurun, serta dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah tambang. Kondisi tersebut sebenarnya bertentangan dengan ketentuan normatif yang telah mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yang juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kajian fiqih siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan tambang batubara di Kabupaten Lahat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya dengan menggunakan perspektif fiqih siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat (law in action). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan pertambangan batubara masih belum berjalan secara maksimal dan menghadapi sejumlah hambatan, baik yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan, tingkat kepatuhan perusahaan, maupun rendahnya kesadaran terhadap pentingnya kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan peran pengawasan oleh pemerintah, serta internalisasi nilai-nilai fiqih siyasah yang menitikberatkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.
BEYOND LEGALITY: REFRAMING ABUSE OF AUTHORITY THROUGH THE LENS OF UTILITY AND ACCOUNTABILITY IN ADMINISTRATIVE LAW Ade Rachmad Hidayat; Shexy Intan Pratama Sari; Cholidah Utama
Multidisciplinary Research Studies in Social Sciences Vol 2, No 1 (2026): Multidisciplinary Research Studies in Social Sciences
Publisher : Taksasila Edukasi Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71312/mrscholar.v2i1.557

Abstract

The increasing prevalence of authority abuse in public administration highlights the inadequacy of legality-based oversight systems in ensuring just and accountable governance. This study aims to reframe the understanding of administrative authority by integrating the principles of legality, utility, and accountability within the context of administrative law. Employing a qualitative design with doctrinal analysis, comparative case studies, and semi-structured interviews involving public officials, oversight bodies, and scholars, the research explores how these principles interact to prevent and evaluate abuse of authority. The findings reveal that administrative control in Indonesia remains heavily procedural, resulting in a persistent utility gap and accountability gap where decisions may be lawful but lack measurable public benefit. The study introduces a new conceptual framework Administrative Accountability Based on Utility which positions public value creation as a central criterion for legitimate authority. This model contributes theoretically by extending administrative justice beyond legality toward functional and ethical governance. Practically, it proposes institutional reforms such as impact-based audits and outcome-oriented accountability mechanisms. The research concludes that administrative legitimacy must derive not only from rule compliance but also from demonstrable social utility and answerability, paving the way for more responsible and value-driven governance systems.Keywords: accountability, administrative law, authority abuse, public value, utility
Co-Authors Ade Rachmad Hidayat Arne Huzaimah Cholidah Utama Syahril Jamil