Cholidah Utama
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tugas Kepala Desa Yang Diskriminatif Terhadap Perangkat Desa Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Dan Perspektif Fiqihsiyasah: Analisis Pasal 26 Huruf b, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 53 UU Desa Leni Lawaty; Muhamad Harun; Muhamad Sadi Is; Cholidah Utama
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16005

Abstract

Kepala desa memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3Tahun2024. Namun, dalam praktiknya kewenangan tersebut sering dijalankan secara diskriminatif dan tidak objektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan kewenangan kepala desa yang bersifat diskriminatif terhadap perangkat desa berdasarkan Pasal 26 huruf b, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 53 UU Desa, ditinjau dari perspektif hukum tata negara dan fiqih siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif kepala desa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum berdasarkan demokrasi Pancasila serta nilai keadilan dan amanah dalam fiqih siyasah.
Analisis Kebijakan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Anak di Polrestabes Palembang Nilawati; Muhammad Dhiwa Azka Raqin; Cholidah Utama; Ramiah Lubis
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol. 11 No. 2 (2026): Al-Ijtima'`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jai.v11i2.9897

Abstract

The development of modern criminal law is moving towards a restorative justice approach, which emphasizes the restoration of social relationships between perpetrators, victims, and the community. This study examines the application of restorative justice in cases of child abuse at the Palembang City Police Headquarters and its compliance with the principles of Islamic Criminal Law. The method used is empirical juridical with a qualitative approach, through interviews and field studies. The research results show that the case was resolved through mediation between the perpetrator and the victim's family, with consideration of the child's best interests. Restorative justice in child abuse cases at the Palembang City Police Headquarters, in accordance with Police Regulation No. 8 of 2021, resulted in a peace agreement, withdrawal of the report, and issuance of a letter of termination of investigation, thus resolving the case quickly, simply, and restoring the relationship between the parties. From an Islamic criminal law perspective, resolving criminal abuse through restorative justice aligns with the concept of al-ṣulḥ (peace) recommended in sharia, as long as it does not conflict with the principles of justice. In conclusion, the application of restorative justice can be a humane alternative in resolving child cases, but must be carried out selectively and carefully to avoid reducing legal protection for child victims.