Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Konsumen dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Glen Rio Rumpia; Jacobus Ronald Mawuntu; Herlyanty Y. A. Bawole
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6970

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam aktivitas perdagangan melalui hadirnya electronic commerce (e-commerce). Marketplace seperti Shopee menjadi salah satu platform yang banyak digunakan masyarakat Indonesia karena menawarkan kemudahan, efisiensi, serta akses terhadap berbagai produk dan layanan. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen akibat ketidaksesuaian barang dengan deskripsi produk yang ditampilkan dalam marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya terkait hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen juga berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha online, serta belum optimalnya implementasi perlindungan konsumen dalam transaksi digital.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Dijadikan Tersangka Oleh Aparat Penegak Hukum Kristo Karolus Wowor; Jemmy Sondakh; Herlyanty Y. A. Bawole
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 1 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v6i1.21390

Abstract

Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Dijadikan Tersangka oleh Aparat Penegak Hukum” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan korban kejahatan justru ditetapkan sebagai tersangka, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan keadilan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban yang dijadikan tersangka, menelaah tanggung jawab aparat penegak hukum atas penyalahgunaan kewenangan tersebut, serta mengkaji upaya pemulihan keadilan bagi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif guna menemukan norma dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban yang dijadikan tersangka belum terlaksana secara optimal karena lemahnya implementasi asas due process of law, minimnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta belum adanya regulasi yang tegas mengenai pemulihan hak korban. Diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum dan penerapan prinsip restorative justice agar hak-hak korban dapat terlindungi secara adil. Tesis ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia, serta menjadi referensi bagi upaya pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Penegak Hukum