Kajian ini menganalisis disparitas antara dominasi sektor jasa dan perdagangan di Kota Mataram (65% PDRB) dengan rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat ketergantungan pada DAU (>60%). Kajian ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerangka Teori Koordinasi Inter-Organisasional, Whole-of-Government (WoG), dan Slippery Slope Framework. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik Urgency, Seriousness, Growth (USG), Matriks McNamaree, serta evaluasi kebijakan berbasis kriteria Bardach dan Dunn. Hasil analisis USG menetapkan Kebocoran Pajak (Tax Leakage) Sektor Jasa sebagai masalah prioritas (skor 14). Analisis McNamaree mengidentifikasi akar masalah krusial pada lemahnya koordinasi lintas instansi antara otoritas pajak dan perizinan yang memicu "Siloisasi Birokrasi" serta lemahnya penegakan regulasi. Sebagai solusi, kebijakan integrasi data melalui platform Single Tax Identity (STID) pada Sistem Terpadu Informasi Daerah ditetapkan sebagai prioritas utama (skor 8,52). Kebijakan ini dinilai unggul dalam mengatasi asymmetric information melalui sinkronisasi NIB dan NPWPD secara real-time. Strategi implementasi dirumuskan dalam roadmap tiga tahap: (1) Pembangunan fondasi data STID; (2) Internalisasi moral pajak melalui Compliance Rating System; dan (3) Penegakan sanksi lintas instansi sebagai Ultimum Remedium (Pilihan Terakhir). Rekomendasi ini menekankan pentingnya transisi dari pengawasan manual menuju sistem terpadu guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemandirian fiskal Kota Mataram yang berkelanjutan.