This Author published in this journals
All Journal Guna Sewaka
Ida Wayan Demung
Perencana Pemerintah Daerah Kota Mataram

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Optimalisasi Koordinasi Lintas Instansi Dan Penegakan Regulasi Pajak Daerah Sektor Jasa: Strategi Kemandirian Fiskal Kota Mataram Ida Wayan Demung
Guna Sewaka Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini menganalisis disparitas antara dominasi sektor jasa dan perdagangan di Kota Mataram (65% PDRB) dengan rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat ketergantungan pada DAU (>60%). Kajian ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerangka Teori Koordinasi Inter-Organisasional, Whole-of-Government (WoG), dan Slippery Slope Framework. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik Urgency, Seriousness, Growth (USG), Matriks McNamaree, serta evaluasi kebijakan berbasis kriteria Bardach dan Dunn. Hasil analisis USG menetapkan Kebocoran Pajak (Tax Leakage) Sektor Jasa sebagai masalah prioritas (skor 14). Analisis McNamaree mengidentifikasi akar masalah krusial pada lemahnya koordinasi lintas instansi antara otoritas pajak dan perizinan yang memicu "Siloisasi Birokrasi" serta lemahnya penegakan regulasi. Sebagai solusi, kebijakan integrasi data melalui platform Single Tax Identity (STID) pada Sistem Terpadu Informasi Daerah ditetapkan sebagai prioritas utama (skor 8,52). Kebijakan ini dinilai unggul dalam mengatasi asymmetric information melalui sinkronisasi NIB dan NPWPD secara real-time. Strategi implementasi dirumuskan dalam roadmap tiga tahap: (1) Pembangunan fondasi data STID; (2) Internalisasi moral pajak melalui Compliance Rating System; dan (3) Penegakan sanksi lintas instansi sebagai Ultimum Remedium (Pilihan Terakhir). Rekomendasi ini menekankan pentingnya transisi dari pengawasan manual menuju sistem terpadu guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemandirian fiskal Kota Mataram yang berkelanjutan.