Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional Modern Nando Dwi Kurniawan; Edy Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2292

Abstract

Penelitian ini berangkat dari urgensi perjanjian internasional sebagai sarana utama dalam mengatur interaksi antarnegara di tengah kompleksitas tatanan global yang terus berkembang, di mana keberlakuannya sangat ditentukan oleh prinsip Pacta Sunt Servanda sebagai norma dasar yang mengharuskan setiap negara melaksanakan perjanjian dengan penuh iktikad baik. Akan tetapi, dalam perkembangan praktik kontemporer, prinsip tersebut menghadapi berbagai kendala, antara lain meningkatnya kecenderungan unilateralisme, pertentangan antara hukum domestik dan kewajiban internasional, serta pemanfaatan doktrin Rebus Sic Stantibus yang kerap disalahgunakan. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi prinsip Pacta Sunt Servanda, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penerapannya, serta menelaah relevansinya dalam menjamin stabilitas hukum internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder melalui studi kepustakaan, serta memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip Pacta Sunt Servanda tetap berfungsi sebagai fondasi utama dalam hukum internasional yang memberikan kekuatan mengikat pada setiap perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Wina 1969, meskipun dalam praktiknya sering terhambat oleh kepentingan politik negara, ketimpangan kekuasaan, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum. Lebih lanjut, pembahasan menekankan bahwa keterkaitan erat antara prinsip ini dengan asas iktikad baik menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan negara, sementara pelanggaran terhadapnya menimbulkan konsekuensi hukum berupa penghentian, reparasi, hingga tindakan balasan. Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, prinsip Pacta Sunt Servanda tetap memiliki peran yang krusial dalam menjaga kepastian hukum internasional, sehingga diperlukan penguatan mekanisme kepatuhan, harmonisasi hukum nasional, serta komitmen kolektif masyarakat internasional agar prinsip tersebut tetap efektif dalam praktik hubungan internasional modern.
PEMBERDAYAAN PETANI BAWANG MELALUI EDUKASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENGEMBANGAN OLAHAN AGRIBISNIS Nando Dwi Kurniawan; Triyan Bayu Pratama; Agung Abdul Rahman Wiyono
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/sabangka.v5i03.2341

Abstract

Empowering onion farmers is essential to increase product added value and strengthen the competitiveness of local agribusiness. Farmers commonly face challenges such as limited understanding of Intellectual Property Rights (IPR), lack of innovation in processed products, and suboptimal marketing strategies. This community service program aims to enhance farmers’ capacity through IPR education and the development of locally based agribusiness products. A participatory method was applied, including counseling, training, assistance in processing onion-based products, and socialization on trademark protection and product packaging. The results show improved farmer awareness of IPR, particularly trademark registration, along with enhanced skills in producing value-added products such as packaged fried onions, chili onion sauce, and other derivatives. Additionally, farmers have begun to understand that effective marketing strategies and product branding can increase economic value, independence, and sustainable competitiveness.