Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Novi Antry
Universitas Terbuka
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Debitur Korporasi Solven Perkara Kepailitan: (Studi Socio-Legal tentang Penerapan Pembuktian Sederhana di Pengadilan Niaga) Novi Antry; Kusroh Lailiyah
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.5689

Abstract

Mekanisme pembuktian sederhana (summiere behandeling) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya mensyaratkan pemenuhan dua syarat formal: Minimal dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo, tanpa mewajibkan pengujian kondisi insolvensi debitur. Konstruksi normatif yang minimalis ini dalam praktiknya membuka celah struktural yang memungkinkan penjatuhan putusan pailit terhadap korporasi yang secara finansial masih dalam kondisi solven, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Niaga. Penelitian ini mengkaji dua hal: pertama, kegagalan konstruksi normatif Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur korporasi solven secara finansial; kedua, model perlindungan hukum preventif yang ideal bagi debitur korporasi yang solven dalam sistem kepailitan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap ketentuan UUK-PKPU dengan analisis empiris terhadap Putusan di dua yurisdiksi pengadilan yaitu pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Medan. Analisis dilandasi dengan teori Perlindungan hukum, teori keadilan substantif dan teori Sociological Jurisprudence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan summiere behandeling secara konsisten dilakukan tanpa solvency assessment terhadap kondisi finansial debitur korporasi sehingga tidak memberikan keadilan substantif bagi debitur korporasi yang solven, karena majelis hakim bertumpu pada pemenuhan syarat formal dalam rumusan UUK-PKPU. Berdasarkan penemuan tersebut, Penelitian ini menawarkan rekonstruksi normatif berupa Good Faith Solvency Protection Model sebagai mekanisme perlindungan hukum preventif yang diintegrasikan ke dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, sebagai bentuk kontribusi pembaruan sistem kepailitan Indonesia yang lebih mencerminkan keadilan substantif.
Paradox between Supreme Court Decisions and Regulation Novi Antry
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 5 No. 2 (2026): May 2026
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v5i2.16559

Abstract

Mortgage execution auctions constitute a cornerstone of Indonesia’s banking credit security system, yet judicial practice reveals a structure paradox between regulations protecting bona fide purchasers and supreme Court decisions that nullify lawfully conducted auctions. This study aimed to analyse the normative legal protection framework, identify the factors underlying the paradox, and formulate a regulatory reconstruction. This study using prescriptive analytical normative legal research with statute, case and conceptual approaches, it examines Supreme Court ruling between 2018 to 2025 through theories of legal certainty, protections and rechtsvinding. The findings expose four interlocking causes of the paradox and recommend elevating auctions finality to statutory ranks, issuing a substantive PERMA, and integrating inter-institutional single system and enforcing judicial restraint to secure consistency between legal norms and judicial practice.
Co-Authors Kusroh Lailiyah