Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Forschungsforum Law Journal
Yuda Mustajab
Universitas Airlangga
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Konstruksi Hukum Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Yuda Mustajab
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.6135

Abstract

Penelitian ini berangkat dari urgensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen hukum dalam tata kelola keuangan daerah yang harus disusun secara transparan, akuntabel, serta selaras dengan perkembangan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji materi muatan APBD, mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan DPRD, serta tata cara perubahan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara preskriptif melalui bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur APBD mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang secara konseptual serupa dengan APBN namun memiliki perbedaan dalam sumber serta alokasi penggunaannya. Dalam praktiknya, perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan DPRD kerap menyebabkan keterlambatan penetapan APBD, yang kemudian diantisipasi melalui penerbitan Perkada sebagai solusi sementara. Selain itu, perubahan APBD berfungsi sebagai instrumen korektif guna menyesuaikan dinamika kebutuhan daerah, meskipun penerapannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang ketat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan preventif oleh pemerintah pusat melalui mekanisme executive preview. Dengan demikian, peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
Konseptualisasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Generasi Mendatang Atas Lingkungan Hidup Muhammad Khatami; Yuda Mustajab
Forschungsforum Law Journal Vol 3 No 02 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v3i02.14186

Abstract

This research aims to conceptualize the human rights of future generations over the environment. This article begins its discussion with the issue of the incomplete availability of laws to guarantee the human rights of future generations over the environment, especially when this is seen in terms of comparison with several other countries. For this reason, this article questions about the legal guarantee of the fulfillment of human rights for future generations and the design of its fulfillment. Using normative legal research methods, this article has formulated the answer. According to its findings, this article views that the human rights of future generations to the environment are an integral part of the human rights regime itself with the status of collective rights in the building of the third generation of human rights. The principle is that the nature of human rights itself is continuously connected to each generation of human life (continuity). Its legal guarantee is based on the principle of intergenerational equity which gives the current generation the responsibility to protect and respect it. At the same time, it is also up to the state to realize its fulfillment by protecting, to respect, and to fulfil through every implementation of state functions carried out by each branch of state power itself, both inside and outside the territory of the country itself (cross-territorial responsibility).
Co-Authors Muhammad Khatami