Magdariza
Universitas Andalas

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Protection ff Human Rights Based on The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Magdariza
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/xjy1sp07

Abstract

Human Rights which are naturally given by Allah since the birth of every human being into the world, as a right that cannot be changed and revoked by any power. The implementation of human rights must be in accordance with the applicable legal rules within the scope of the international community and the national community in a country. Various applicable international legal rules related to human rights that initiated by the United Nations are already owned by the international community, starting from the establishment of the Universal Declaration on Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. Economic, social and cultural rights include the right to work, the right to earn wages and the right to participate in trade unions, social related human rights, for example the right to social security, the right to housing and the right to education and cultural rights are rights related to the culture owned by a society or traditional culture.
Perlindungan Hak Azasi Manusia Berdasarkan Internasional Kovenan Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Magdariza
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4e2g7s34

Abstract

Hak Azasi Manusia (HAM) diberikan Allah kepada setiap manusia sejak lahirnya ke dunia. HAM merupakan hak manusia yang secara kodratnya setiap manusia memiliki HAM yang tidak dapat dirobah dan dicabut dengan kekuasaan apapun. Pelaksanaan HAM harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam ruang lingkup masyarakat internasional dan masyarakat nasional di suatu negara. Berbagai aturan hukum internasional yang berlaku terkait HAM yang diprakasai oleh Perserikatan bangsa-Bangsa, sudah dimiliki oleh masyarakat internasional, yaitu dimulai dari pembentukan Universal Declaration on Human Right, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Hak-hak terkait ekonomi, social dan budaya diantaranya adalah hak mempero!eh pekerjaan, perolehan upah dan hak ikut serta dalam serikat buruh, hak azasi terkait sosial, misalnya hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan dan hak atas pendidikan dan hak azasi budaya adalah hak yang berkaitan dengan budaya yang dimiliki suatu masyarakat atau budaya tradisional.
Implementasi Konvensi Perubahan Iklim Dalam Menghadapi Pemanasan Global (Global Warming) Dan Pengaruhnya Bagi Indonesia Magdariza; Delfiyanti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7e61z663

Abstract

Revolusi Industri tahun 1870-an dianggap sebagai pemicu perubahan iklim yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara dan sebagainya yang menghasilkan berbagai jenis gas rumah kaca dan gas yang mencemari lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan pemanasan global. Lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim pada tahun 1992 dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim berikutnya pada Upacara Penandatanganan Tingkat Tinggi untuk Perjanjian Paris yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York pada tahun 2016 merupakan upaya untuk menangani pemanasan global. Pemanasan global telah mengakibatkan dampak yang meluas dan serius pada lingkungan bio-geofisika, seperti mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, meluasnya gurun, peningkatan curah hujan dan banjir, perubahan iklim, kepunahan flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama, dan lain-lain. Sementara itu, dampak terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat antara lain (a) disrupsi fungsi wilayah pesisir dan kota pesisir, (b) terganggunya fungsi infrastruktur dan sarana seperti jaringan jalan, pelabuhan dan bandara, (c) gangguan daerah pemukiman, (d) penurunan produktivitas lahan pertanian, (e) peningkatan risiko kanker dan wabah penyakit, dan lain-lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana implementasi Konvensi Perubahan Iklim dalam menanggulangi pemanasan global?. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum, yaitu studi hukum normatif menggunakan literatur untuk mengkaji isi komprehensif Konvensi Perubahan Iklim, berbagai ketentuan terkait, dan implikasinya bagi Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini bersifat deskriptif, memanfaatkan analisis data kualitatif.