<![CDATA[Perkembangan sistem politik Indonesia pasca Pemilu I tahun 1955 hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menunjukkan dinamika politik yang kompleks dan ditandai oleh berbagai permasalahan, seperti ketidakstabilan kabinet, persaingan antarpartai politik, kegagalan Konstituante dalam menyusun konstitusi baru, serta munculnya konflik daerah melalui pemberontakan PRRI dan Permesta. Kondisi tersebut menyebabkan sistem demokrasi parlementer mengalami berbagai hambatan dalam menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sistem politik Indonesia setelah Pemilu I tahun 1955, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sistem pemerintahan, serta menjelaskan dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terhadap perubahan arah politik nasional. Penelitian menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari dokumen sejarah, arsip negara, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik pada masa demokrasi parlementer, konflik ideologi, ketimpangan pembangunan daerah, serta kebuntuan Konstituante menjadi faktor utama yang mendorong perubahan sistem pemerintahan. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik penting yang mengakhiri demokrasi parlementer dan mengawali penerapan sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia.]]>
