Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Salsa Nabila
Universitas Negeri Padang
Humanities Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Permasalahan yang Menghambat Implementasi Standar Pelayanan Minimal Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana di Kota Padang Salsa Nabila; Zikri Alhadi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2863

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan mendasar yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kota Padang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023. Sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, Kota Padang memikul tanggung jawab besar dalam upaya pemulihan pasca-bencana. Walaupun penerapan kebijakan SPM telah dimulai sejak tahun 2023, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPBD Kota Padang, serta masyarakat penerima bantuan. Hasil penelitian mengungkapkan tiga hambatan utama dalam implementasi SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni di Kota Padang, yaitu: (1) belum tersedianya petunjuk teknis yang rinci dari pemerintah pusat, (2) keterbatasan anggaran serta ketidakpastian dalam prediksi terjadinya bencana, dan (3) persoalan administratif, terutama terkait dengan penerbitan Surat Keputusan status bencana dan legalitas kepemilikan tanah. Ketiga kendala tersebut mencakup aspek teknis, struktural, dan administratif yang perlu segera diatasi agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi seluruh korban bencana.
Perkembangan Sistem Politik Indonesia Pasca Pemilu I hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Salsa Nabila; Nayla Fitri; Fitra Ananda Ramadhan; Fadil Maulidina
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.38884

Abstract

Perkembangan sistem politik Indonesia pasca Pemilu I tahun 1955 hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menunjukkan dinamika politik yang kompleks dan ditandai oleh berbagai permasalahan, seperti ketidakstabilan kabinet, persaingan antarpartai politik, kegagalan Konstituante dalam menyusun konstitusi baru, serta munculnya konflik daerah melalui pemberontakan PRRI dan Permesta. Kondisi tersebut menyebabkan sistem demokrasi parlementer mengalami berbagai hambatan dalam menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sistem politik Indonesia setelah Pemilu I tahun 1955, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sistem pemerintahan, serta menjelaskan dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terhadap perubahan arah politik nasional. Penelitian menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari dokumen sejarah, arsip negara, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik pada masa demokrasi parlementer, konflik ideologi, ketimpangan pembangunan daerah, serta kebuntuan Konstituante menjadi faktor utama yang mendorong perubahan sistem pemerintahan. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik penting yang mengakhiri demokrasi parlementer dan mengawali penerapan sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
Co-Authors Alhadi, Zikri Fadil Maulidina Fitra Ananda Ramadhan Nayla Fitri