Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Rahma Ayu Arief
Universitas Negeri Gorontalo
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENYEBARAN MEME YANG MENGANDUNG UNSUR PENGHINAAN MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE: TELAAH PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN MENGGAGAS PENGATURAN KE DEPAN Rahma Ayu Arief; Fence M. Wantu; Irlan Puluhulawa
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 7 No 1 (2026): Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v7i1.10560

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang mempermudah pembuatan dan penyebaran meme, namun berpotensi menimbulkan penghinaan di ruang digital. Rumusan masalah penelitian ini adalah implikasi pertanggungjawaban pidana serta konsep pengaturan hukum terhadap meme bermuatan penghinaan berbasis AI. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan implikasi hukum pembuatan dan penyebaran meme yang mengandung unsur penghinaan melalui Artificial Intelligence (AI) terhadap pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lebih lanjut, Konsep pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan AI dalam pembuatan dan penyebaran meme yang mengandung unsur penghinaan di Indonesia masih belum memadai dan belum bersifat komprehensif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kecerdasan buatan, sehingga pengaturan yang ada masih bersifat umum dan menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan kecerdasan buatan.
Co-Authors Fence M Wantu Irlan Puluhulawa