Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Moralitas Birokrasi Dalam Pemasaran Pariwisata Di Kota Batu Sabrina Aulya; Adinda Huwaidah Agnintya; Adhini Tri Rahmawati; Ayyash Musyari Prawira; Gerald Arung Pagiling
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 04 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan etika pemerintahan dalam kinerja Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Batu melalui perspektif etika birokrasi Terry L. Cooper yang menekankan pada dimensi integritas, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Batu, serta observasi langsung di lingkungan instansi dan beberapa destinasi wisata yang telah dikunjungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bidang Pemasaran telah menerapkan strategi pemasaran berbasis digital melalui media sosial, kerja sama dengan media daring, influencer, dan mitra eksternal untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat Kota Batu. Secara etika, aparatur menunjukkan komitmen terhadap integritas pribadi, profesionalisme kerja, keterbukaan informasi, dan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha wisata. Namun, penelitian ini juga menemukan dan mengungkap berbagai kendala struktural seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, konflik koordinasi internal, serta dominasi kebijakan pemerintah pusat yang membatasi ruang inovasi daerah dalam membuka terobosan baru. Selain itu, transparansi dan responsivitas birokrasi masih cenderung bersifat prosedural-normatif dan belum sepenuhnya partisipatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan etika birokrasi dalam sektor pariwisata memerlukan adanya reformasi tata kelola yang lebih inklusif, adaptif, dan lebih berorientasi pada kepentingan publik guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan akuntabel di Kota Batu.