Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Moralitas Birokrasi Dalam Pemasaran Pariwisata Di Kota Batu Sabrina Aulya; Adinda Huwaidah Agnintya; Adhini Tri Rahmawati; Ayyash Musyari Prawira; Gerald Arung Pagiling
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 04 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan etika pemerintahan dalam kinerja Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Batu melalui perspektif etika birokrasi Terry L. Cooper yang menekankan pada dimensi integritas, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Batu, serta observasi langsung di lingkungan instansi dan beberapa destinasi wisata yang telah dikunjungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bidang Pemasaran telah menerapkan strategi pemasaran berbasis digital melalui media sosial, kerja sama dengan media daring, influencer, dan mitra eksternal untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat Kota Batu. Secara etika, aparatur menunjukkan komitmen terhadap integritas pribadi, profesionalisme kerja, keterbukaan informasi, dan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha wisata. Namun, penelitian ini juga menemukan dan mengungkap berbagai kendala struktural seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, konflik koordinasi internal, serta dominasi kebijakan pemerintah pusat yang membatasi ruang inovasi daerah dalam membuka terobosan baru. Selain itu, transparansi dan responsivitas birokrasi masih cenderung bersifat prosedural-normatif dan belum sepenuhnya partisipatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan etika birokrasi dalam sektor pariwisata memerlukan adanya reformasi tata kelola yang lebih inklusif, adaptif, dan lebih berorientasi pada kepentingan publik guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan akuntabel di Kota Batu. 
Implementasi Good Governance Pada Pendidikan Sekolah Dasar Kota Malang Sabrina Aulya; Karimah Safinatuzzahiroh; Muhammad Hali Shaquille; Insan Kamil Fathurrizqi; Septian Ananda Prasetya; Prisca Kiki Wulandari
SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 04 (2026): SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip-prinsip good governance berdasarkan kerangka United Nations Development Programme (UNDP) pada pendidikan sekolah dasar di Kota Malang. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan tujuh prinsip good governance transparansi, akuntabilitas, partisipasi, rule of law, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, serta visi strategis, sekaligus mengidentifikasi kendala dan merumuskan rekomendasi strategis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur, dengan analisis data secara induktif menggunakan triangulasi metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN Kauman 1 telah menerapkan ketujuh prinsip tersebut pada tataran prosedural dengan komitmen yang nyata, namun tingkat implementasinya masih bervariasi dan belum sepenuhnya optimal. Transparansi telah diwujudkan melalui mekanisme komunikasi multi saluran, akuntabilitas dijalankan melalui sistem pelaporan berjenjang dan manajemen berbasis tim, sementara partisipasi orang tua difasilitasi melalui mitra kelas yang terbukti lebih efektif daripada komite sekolah formal. Disisi lain, terdapat sejumlah hambatan struktural yang signifikan, di antaranya inkonsistensi kebijakan pendidikan nasional, rigiditas sistem penganggaran ARKAS dan SIPD, kesenjangan antara regulasi dan kebutuhan tenaga pendidik, serta ketimpangan akses teknologi di kalangan peserta didik. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara penguatan kapasitas kelembagaan internal sekolah dan reformasi kebijakan pendidikan nasional yang lebih adaptif, kontekstual, dan konsisten demi terwujudnya tata kelola pendidikan dasar yang bermakna dan berkelanjutan.