Rinta Pratiwi
Universitas Mpu Tantular

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT. Pertamina Tahun 2019–2023 Rinta Pratiwi; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Tindak pidana korupsi di sektor energi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional dan keuangan negara. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2019–2023. Kasus ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan, distribusi, serta pengelolaan sumber daya energi yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kasus korupsi di sektor energi menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, kompleksitas sistem tata kelola, maupun keterlibatan berbagai pihak dalam struktur korporasi. Selain itu, terdapat potensi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur dengan penerapannya dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam penentuan pasal yang digunakan dan penjatuhan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan konsisten guna memastikan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor strategis seperti energi dapat berjalan secara efektif serta memberikan efek jera bagi pelaku.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Studi pada Sistem Peradilan Pidana Anak Rinta Pratiwi; Appe Hutauruk; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5741

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana narkotika serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana Anak dalam perkara yang dikaji telah terpenuhi karena terdapat perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Anak berusia 17 tahun terbukti terlibat dalam penguasaan dan transaksi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang mengandung MDMB-4en PINACA melalui media sosial. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan mempertimbangkan usia, status sebagai pelajar, sikap kooperatif, penyesalan, dan belum pernah dihukum. Meskipun putusan tersebut menunjukkan upaya memberikan perlakuan khusus terhadap anak, penerapan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif belum optimal. Pidana penjara masih menjadi pilihan utama, sementara alternatif berupa rehabilitasi dan pembinaan di luar lembaga belum dipertimbangkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih proporsional dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.