Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum
Hera Alvina S
Universitas Mataram
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Larangan Alih Fungsi Hutan Mangrove dalam Hukum Positif di Indonesia Nathania Permata S; Hera Alvina S
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.293

Abstract

Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis penting sebagai pelindung pesisir, penyimpan karbon biru, serta penopang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, namun tekanan terhadap keberadaannya semakin meningkat akibat pembangunan pesisir, tambak, pariwisata, dan reklamasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji larangan alih fungsi hutan mangrove dalam hukum positif Indonesia termasuk memahami konstruksi normatif, mekanisme perizinan, serta instrumen pencegahan dan penegakan hukum yang diberlakukan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem mangrove dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap berbagai instrumen hukum, termasuk UU Kehutanan, UU PPLH, UU Pesisir, Undang-Undang Cipta Kerja, serta regulasi turunannya seperti PP 27/2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Perpres 120/2020 tentang BRGM termasuk memahami konstruksi normatif, mekanisme perizinan, serta instrumen pencegahan dan penegakan hukum yang diberlakukan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum komprehensif yang menempatkan mangrove sebagai kawasan strategis yang wajib dilindungi, dengan mekanisme ketat terkait AMDAL, persetujuan lingkungan, zonasi pesisir, hingga adanya sanksi yang tegas. Namun efektivitasnya masih terhambat oleh tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, kepentingan ekonomi jangka pendek, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Studi ini menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan, penegakan hukum yang konsisten, dan pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk pengembangan alternatif ekonomi berbasis mangrove untuk menekan eksploitasi. Dengan demikian, perlindungan mangrove hanya dapat dicapai melalui pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam satu kesatuan pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan.
Effectiveness of Forestry Law Enforcement Against Forest Destruction in Central Lombok: Efektivitas Penegakan Hukum Kehutanan terhadap Perusakan Hutan di Lombok Tengah Hera Alvina S; Muhammad Rifaldi Setiawan
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 2 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jb0bam19

Abstract

Forests play an important role in maintaining ecological balance, supporting community livelihoods, and protecting biodiversity. However, forest destruction in Central Lombok remains a serious problem due to illegal logging, forest encroachment, land conversion, and limited law enforcement capacity. This study aims to analyze the effectiveness of forestry law enforcement against forest destruction in Central Lombok. The discussion is based on statutory regulations, literature review, and interview findings related to forestry law enforcement practices. The results show that forestry law enforcement in Central Lombok has not been fully effective. Although Indonesia already has legal instruments such as Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, implementation in the field still faces various obstacles. These obstacles include limited personnel, inadequate monitoring facilities, weak inter-agency coordination, low legal awareness, and high community dependence on forest resources. In addition, sanctions have not always created a strong deterrent effect. Therefore, strengthening institutional coordination, improving supervision, increasing community legal awareness, and providing sustainable economic alternatives are needed to protect forest areas more effectively. 
Co-Authors Muhammad Rifaldi Setiawan Nathania Permata S