Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGUATAN LITERASI HUKUM HAK ULAYAT MELALUI SOSIALISASI PARTISIPATIF PADA MASYARAKAT ADAT DI PULAU DAMER, KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA Fernando Tantaru; Fenty Madelin Madubun; Sisilia Marselina Taihuttu
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 4 No. 03 (2026): MEI 2026
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat adat di Pulau Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, masih mempertahankan sistem hukum adat berbasis hak ulayat sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Namun, minimnya literasi hukum, lemahnya dokumentasi batas wilayah adat, serta meningkatnya dinamika pembangunan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat mengenai hak ulayat dan perlindungan masyarakat adat melalui pendekatan sosialisasi partisipatif. Kegiatan dilaksanakan di Desa Ilih dan Dusun Bebar Barat pada November 2025 dengan melibatkan tokoh adat, perangkat desa, perwakilan marga, dan masyarakat setempat. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi partisipatif, studi kasus lokal, dan sesi tanya jawab interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak ulayat, urgensi dokumentasi wilayah adat, serta pentingnya musyawarah adat dalam penyelesaian konflik pertanahan. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat pemahaman masyarakat bahwa hukum adat dan hukum nasional dapat berjalan secara harmonis dalam melindungi hak masyarakat adat. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi berbasis kebutuhan lokal efektif dalam memperkuat literasi hukum masyarakat adat di wilayah kepulauan dan daerah 3T.
Reconstructing the Legal Status of Indigenous Peoples as Rights-Holders in Indonesian Law Fernando Tantaru
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 2 No. 3 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v2i3.2876

Abstract

The legal recognition of Indigenous Peoples in Indonesia does not necessarily guarantee their effective position as holders of rights. Although the Indonesian Constitution recognizes Indigenous Peoples and their traditional rights, the exercise and protection of these rights remain affected by conditional recognition, administrative identification, and fragmented regulations. This article aims to reconstruct the legal status of Indigenous Peoples as rights-holders within the Indonesian legal system by examining the relationship between recognition, legal subjectivity, and rights-holding. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, relevant legislation, and Constitutional Court decisions, supplemented by recent scholarly literature on Indigenous Peoples’ rights and legal protection. The analysis finds that the existing recognition-oriented framework tends to make the effective exercise of Indigenous rights dependent upon formal recognition mechanisms. The study argues that recognition should not constitute the existence of Indigenous Peoples’ rights but should function as a mechanism for establishing legal certainty and facilitating their protection. Reconstructing Indigenous Peoples as collective legal subjects and rights-holders strengthens the State’s position as a duty-bearer and provides a basis for developing a more rights-based framework for Indigenous Peoples’ protection in Indonesia.