Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wahana Bina Pemerintahan
Abd Muni
UIN Madura
Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMOTONGAN DANA TRANSFER KE DAERAH Achmad Baidowi; Abd Muni; Joko Susilo Raharjo
Jurnal Wahana Bina Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Pengembangan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Magister(S2)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55745/jwbp.v8i1.403

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi formulasi kebijakan pemerintah pusat-daerah dalam pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Indonesia. Pemotongan Dana TKD terlalu sederhana apabila dilihat sebagai factor ekonomis semata sebab di dalamnya mustahil tanpa melibatkan agenda politis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang menuntut peneliti menelaah literatur, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi pemerintah yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Thought of Decentralization yang menekankan keseimbangan kewenangan dan kapasitas fiskal antarlevel pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, mekanisme koordinasi pusat-daerah dalam perumusan kebijakan pemotongan TKD cenderung bersifat hierarkis dan didominasi oleh pemerintah pusat. Kedua, pemotongan TKD dipengaruhi oleh faktor tekanan fiskal nasional, perubahan prioritas kebijakan makro, serta desain institusional hubungan keuangan pusat-daerah. Ketiga, implikasi pemotongan TKD tidak hanya berkaitan dengan yang bersifat teknis anggaran tetapi justru menyentuh beragam sisi kelembagaan mulai dari kapasitas fiskal lokal, hak konstitusional daerah hingga kepercayaan antarpemerintah. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan diskursus mengenai tata kelola pemerintahan serta refleksi kritis terhadap keberlanjutan desentralisasi fiskal di Indonesia.
Co-Authors Achmad Baidowi Joko Susilo Raharjo