Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Emelyati ,; M.N. Romi AS
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (15.994 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i2.1707

Abstract

Abstract: Community participation is required for an empowerment process that be able to provide good change. The forms of community participation in development such as decision making, then community participation in the implementation, participation in receiving benefits, and also participation in the evaluation. But, the reality in the field of this research there was shown that there is no influence from the public both in decision making, community participation in implementation, participation in receiving benefits, and participation in evaluations.This research uses descriptive quantitative sampling technique using non-probability sampling type used is purposive sampling. The technique of collecting data through observation, questionnaires, and documentation. While data analysis techniques used simple regression, F test and T test. The results of the study concluded that the community participation which includes decision making, community participation in implementation, participation in receiving benefits, and participation in simultaneous evaluations have no influence on village development. Keywords: Community Participation, Village Development Abstrak: Partisipasi masyarakat dituntut untuk melakukan proses pemberdayaan yang mampu memberikan perubahan yang baik. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti pembuatan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menerima manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Kenyataan di lapangan hasil penelitian penliti ditemukan bahwa tidak ada pengaruh dari masyarakt baik dalam pembuatan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menerima manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan teknik penentuan sampel menggunakan Non-probability sampling dengan jenis yang digunakan yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan regresi sederhana, uji Fdan uji t. Hasil penelitian yakini partisipasi masyarakat yang meliputi pembuatan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menerima manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi secara bersamaan tidak mempunyai pengaruh terhadap pembangunan desa.  Kata kunci : partisipasi masyarakat, Pembangunan Desa
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA PASCA SOSIALISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Yulisisanti Gugut; M.N. Romi. AS
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.964 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i4.1958

Abstract

Abstrak: Implementasi merupakan pelaksanaan dari Desentralisasi pembangunan yang bertujuan menciptakan pemerataan hasil pembangunan yang bertumpu pada keterlibatan, kemampuan, dan peran serta masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatitif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, kepala dusun, ketua RW. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposife sampling, Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Implementasi pembangunan desa pasca sosialisasi rencana pembangunan jangka menengah Desa, pemerintah Desa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan jangka menengah Desa, namun masih terdapat kendala pada pemahaman masyarakat terhadap target atau capaian pembangunan. Keterlibatan masyarakat hanya sebagai penerima informasih yang disampaikan pada rapat Desa dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah masih rendah. Partisipasi masyarakat di Desa Sumberejo dalam pelaksanaan pembangunan pada bidang koordinasi dan penjabaran program sudah baik, namun partisipasi masih kurang baik dalam bentuk kegiatan administrasi dan pembuatan laporan, banyak masyarakat yang belum paham terkait  pembuatan laporan hasil pembangunan dan evaluasi. hal ini disebabkan Karena keegoisan sebagian masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi yang kurang selaras dengan budaya gotong royong. Kata Kunci: Implementasi Pembangunan, Rencana Pembangunan, Pembangunan Jangka Menegah Abstract: Implementation is the real act of development decentralization which aims to create equitable development outcomes that based on the involvement, capacity, and participation of the community. This study is qualitative research, using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants in this study were the Village Headmaster, Village Secretary, Village Treasurer, Village Consultative Departement, Hamlet chief, and RW chief. The sampling method of this study used purposive sampling, data analysis done by data reduction, data presentation, then drawing conclusions. To test the validity of the data used triangulation techniques. Implementation of village development after the socialization of village midterm development plan, the village government has conducted socialization to the community related to the village midterm development plan, but there are still many obstacles to the community's understanding of the development targets or achievements. Community involvement is just only as the information recepients that conveyed at the Village meeting. While the level of community understanding of the medium-term development plan is lower than the goverment expected. This far, the community participation in the field of coordination and elaboration of the program is good, but in the form of administrative activities and reporting was not good at all,many people do not understanding about the making of development and evaluaton development, because of the selfishness of some people who are more concerned with personal interests wich is less in harmony with mutual cooperation culture. Keywords: Development Implementation; Development Plan; Intermediate Development
STRATEGI BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG DALAM MENGURAI TUNGGAKAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) M. N. Romi A.S; Dewi Citra Larasati
REFORMASI Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.912 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i2.1098

Abstract

Land and Building in Indonesia are worned taxes regional. This tax as called PBB is one of the taxes transferred from the Central Government to the Local Government. The government of Malang City has made program of PBB at the beginning of the year in 2013. Authority about PBB are delegated to institution BP2D. BP2D are affording receivable amount Rp.110.348.875.252,- from PBB. The researcher has interestingabout strategic this institution to increase income from PBB. This research use desciptive qualitative approach. The outcome from this research are 1) BP2D often held a tax socialization, 2) The institution cooperating with stakeholders, 3) BP2D were establisinga unit to enforce taxes. This unit as called OPGAB, 5) The official are mapping about economic ability, 6) Implementation of a program was called Sunset Policy, 7) operate the tax car, and 8) Institution giving rewards totaxpayers who have good payment.
STRATEGI BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG DALAM MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Dewi Citra Larasati; M. N. Romi. A.S
REFORMASI Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.624 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i1.1074

Abstract

Pengalihan Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Beberapa strategi yang telah dijalankan oleh BP2D Kota Malang adalah sebagai berikut: Debirokratisasi dan penghapusan Verifikasi Lapangan (Verlap), serta melakukan inovasi seperti delivery order,one day service, penyusunan database harga transaksi berdasarkan zona tanah, melakukan kerjasama dengan IPPAT dan Notaris, melakukan himbauan kepada para Pengembang Ruko/Perumahan dalam setiap terjadi transaksi atas tanah dan bangunan. Selain itu BP2D memberikan form BPHTB secara gratis kepada pihak yang akan melakukan transaksi pertanahan. Strategi yang dijalankan oleh BP2D telah membawa dampak yang signifikan terhadap realisasi pendapatan BPHTB setiap tahunnya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO) Firman Firdausi; M.N Romi A.S
REFORMASI Vol 9, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.407 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v9i1.1324

Abstract

Abstract: Corruption is one of extraordinary crimes. The Perception Index of corrpution at the 2018 has improved performance. This is action was succeded from the government because made a strategic plan about prevention and eradication of corruption. This program is formulated provision to the president's instructions and presidential regulations which regulate the focus of prevention and action. The implementation of the policy is not fully smooth, there are factors that influence. This study uses juridical-empirical methods with qualitative technic. The results of the study show that there are several important factors that become obstacles in implementation, one of which is communication. Many of perceptions in this policy are vague in the implementation and reporting of state finances. Keywords: Public Policy; Corruption; Local Governtment Abstrak: Korupsi merupakan jenis kejahatan luar biasa. Negara Indonesia secara Indeks Persepsi Korupsi tahun 2018 memiliki peningkatan prestasi. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang membuat rencana strategi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Program pemerintah ini dirumuskan dan dituangkan dalam instuksi presiden dan peraturan presiden yang mengatur fokus pencegahan dan aksinya. Pelaksanaan kebijakan tidak sepenuhnya berjalan lancar, terdapat beberapa faktor yang dalam realita mempengaruhi pelaksanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penting yang menjadi kendala dalam pelaksanaan, salah satunya adalah indikator komunikasi. Banyaknya persepsi dalam kebijakan ini menjadi biasnya pelaksanaan dan pelaporan tentang keuangan negara. Kata Kunci: Kebijakan Publik; Korupsi; Pemerintah Daerah