<![CDATA[Peredaran rokok ilegal masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan penerimaan negara dari sektor cukai. Meskipun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melaksanakan berbagai kebijakan pengawasan dan penegakan hukum, pelanggaran di bidang cukai rokok masih sering ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum dalam dugaan pelanggaran cukai rokok serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dalam menangani pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan analisis implementasi kebijakan menggunakan model George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum telah berjalan cukup efektif melalui program Gempur Rokok Ilegal, kegiatan penindakan, penelitian dugaan pelanggaran, serta penerapan prinsip ultimum remedium. Namun demikian, masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tingginya permintaan terhadap rokok ilegal. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan koordinasi birokrasi antarinstansi.]]>
