Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PERSPEKTIF Journal of Law & Policy Review Kalisa Journal of Governance and Law Reform
Novita Wulandari
Universitas Tamansiswa Palembang
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penguatan Literasi Politik Generasi Muda dalam Kebijakan Publik Digital Chitra Imelda; Aris Munandar; Novita Wulandari
Master Kajian Literasi Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2026): Mei
Publisher : CV. Master Literasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63461/kalisa.v21.316

Abstract

Transformasi digital telah merekonfigurasi komunikasi politik dan kebijakan publik melalui ruang digital yang terbuka, namun rentan terhadap disinformasi. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kerentanan generasi muda terhadap manipulasi informasi serta pentingnya penguatan literasi politik dalam kebijakan publik digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kebijakan publik digital dan merumuskan model kebijakan ideal dalam menghadapi disinformasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah terkait literasi politik dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi digital, media, dan kewarganegaraan, pendekatan partisipatif, transparansi algoritma, serta perlindungan data menjadi elemen kunci kebijakan. Disimpulkan bahwa kebijakan publik digital harus berbasis pemberdayaan, inklusif, dan deliberatif dengan menempatkan generasi muda sebagai subjek kebijakan dalam ekosistem demokrasi digital yang berkelanjutan dan adaptif.
Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Dugaan Pelanggaran Cukai Rokok pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur Wahyudi Wahyudi; Novita Wulandari; Muhammad Abduh
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1022

Abstract

Peredaran rokok ilegal masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan penerimaan negara dari sektor cukai. Meskipun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melaksanakan berbagai kebijakan pengawasan dan penegakan hukum, pelanggaran di bidang cukai rokok masih sering ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum dalam dugaan pelanggaran cukai rokok serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dalam menangani pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan analisis implementasi kebijakan menggunakan model George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum telah berjalan cukup efektif melalui program Gempur Rokok Ilegal, kegiatan penindakan, penelitian dugaan pelanggaran, serta penerapan prinsip ultimum remedium. Namun demikian, masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tingginya permintaan terhadap rokok ilegal. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan koordinasi birokrasi antarinstansi.
IMPLEMENTING MSME EMPOWERMENT POLICY TO STRENGTHEN BUSINESS COMPETITIVENESS IN OGAN KOMERING ULU REGENCY Hanny Saykarua; Novita Wulandari; Chitra Imelda
Journal of Governance and Law Reform Vol. 1 No. 3 (2026): July
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jglr.v1i3.135

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in regional economic development; however, their competitiveness remains constrained by limited managerial capacity, financing access, technology adoption, and market expansion. Although various MSME empowerment policies have been implemented, limited studies have examined how local government implementation processes, organizational capacity, stakeholder coordination, and regional characteristics influence program effectiveness. This study aims to analyze the implementation of the MSME Empowerment Program in improving business competitiveness at the Department of Cooperatives and MSMEs of Ogan Komering Ulu Regency, identify supporting and inhibiting factors, and formulate strategies for strengthening MSME empowerment policies. This study employed a qualitative descriptive approach with a socio-legal and public policy implementation perspective. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation involving government officials, MSME actors, cooperatives, and relevant stakeholders. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, supported by the Van Meter and Van Horn policy implementation framework. The findings reveal that program implementation is supported by clear policy objectives, institutional commitment, and stakeholder collaboration, but remains constrained by limited resources, uneven mentoring, weak digital adaptation, and outcome-based monitoring limitations. This study contributes to public policy development by proposing a business profile-based empowerment approach that integrates organizational capacity, digital transformation, collaborative governance, and sustainable MSME competitiveness development.
Empat Wajah Kekuasaan: Kajian Spektrum Kepemimpinan Politik Indonesia Pascareformasi (1999–2024) Novita Wulandari; Aris Munandar; Renny Candradewi; Supardi Supardi
PERSPEKTIF Vol. 15 No. 1 (2026): PERSPEKTIF January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v15i1.16495

Abstract

This study develops a Spectrum Model of Indonesian Political Leadership through an analysis of the political thought and exercise of power of four post-reform presidents: Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, and Prabowo Subianto. The study aims to map variations in political leadership within Indonesia’s electoral democracy from 1999 to 2024 and to explain their implications for democratic quality. Using content analysis, the research examines 86 state speeches, 24 policy documents, and 212 national media articles. The analysis employs frequency coding of key thematic terms representing orientations toward power and democracy. The findings identify four ideal types of political leadership: Normative–Pluralist, Rational–Stable, Populist–Pragmatic, and Militaristic–Adaptive. These types exhibit fundamental differences in power orientation, state–society relations, and strategies of political consolidation. The spectrum model offers a new analytical framework for understanding leadership dynamics in electoral democracies that are vulnerable to oligarchic influence and power centralization. Policy implications underscore the importance of strengthening non-executive
Co-Authors Aris Munandar Chitra Imelda Hanny Saykarua Muhammad Abduh Renny Candradewi Supardi Supardi Wahyudi Wahyudi