Ahwan
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transfer Narapidana Narkotika: Menyeimbangkan Rehabilitasi Dan Kedaulatan Pemidanaan: Transfer of Drug Convicts: Balancing Rehabilitation and Criminal Justice Ahwan; Ufran
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan merumuskan parameter normatif-penologis untuk menyeimbangkan rehabilitasi dan kedaulatan pemidanaan dalam transfer narapidana narkotika, serta memetakan kendala yuridis dan desain pengaturan yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas terhadap instrumen model internasional, praktik perjanjian transfer, serta standar perlakuan narapidana. Temuan utama menunjukkan bahwa desain pengaturan perlu mengunci (i) rehabilitative nexus berbasis RNR, (ii) equivalence dan continuity of care sebagai standar minimum, serta (iii) hard safeguards berupa informed consent terverifikasi, prinsip non-aggravation, dan filter HAM minimum (termasuk non-refoulement). Artikel ini mengusulkan rancang bangun norma yang membakukan syarat kelayakan, prosedur consent, serah-terima klinis, grounds for refusal, dan mekanisme monitoring pasca-transfer sebagai prasyarat keseimbangan rehabilitasi dan kedaulatan pemidanaan.
Prinsip Regulasi Netral Teknologi: Teknik Antisipatif Terhadap Evolusi Teknologi dalam Hukum Pidana Indonesia Ahwan
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 19 No 2 (2025): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/dr6e8w52

Abstract

Prinsip regulasi netral teknologi menjadi salah satu acuan baru dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum. Prinsip ini menjadi salah satu instrumen alternatif yang digunakan untuk menghadapi disrupsi teknologi dalam bidang hukum. Konsep netralitas teknologi memberi karakter regulasi yang luwes dan tetap relevan dengan berbagai instrumen teknologi yang baru. Namun, hal tersebut tampak menciptakan suatu kontradiksi terutama dalam hukum pidana yang didasarkan pada suatu asas legalitas yang pada salah satu maknanya menekankan pada perumusan yang ketat dan larangan analogi. Dengan menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatan konsep dan undang-undang, tulisan ini hendak menganalisis probabilitas penggunaan prinsip netralitas teknologi dalam hukum pidana. Hasil analisis menemukan bahwa prinsip netralitas teknologi dapat digunakan dalam hukum pidana. Penggunaan prinsip ini memberi sumbangsih yang signifikan bagi hukum pidana dalam menciptakan regulasi yang tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Kebolehan penggunaan analogi yang sempit (penafsiran ekstensif) sejalan dengan nilai-nilai dari prinsip netralitas teknologi. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa beberapa aturan hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah mencerminkan karakter dari prinsip netralitas teknologi. Prinsip ini juga tercermin dalam penafsiran hakim terutama dalam perkara-perkara yang objeknya bertalian dengan perkembangan teknologi.