Hanifah Rosyidah Az Zahroh
Universitas Negeri Surabaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN DI INDONESIA Maharani Putri Wahyu Rahmawati; Hanifah Rosyidah Az Zahroh; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, termasuk di sektor ketenagakerjaan. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan PUG dalam meningkatkan partisipasi kerja perempuan serta mengidentifikasi hambatan struktural yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis dengan memanfaatkan data sekunder dari dokumen kebijakan, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, serta laporan lembaga internasional. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi PUG telah tersedia, implementasinya belum berjalan optimal. Hal ini ditandai oleh stagnasi TPAK perempuan yang masih berada pada kisaran 53% serta adanya kesenjangan yang cukup besar dibandingkan laki-laki. Hambatan utama implementasi kebijakan meliputi keterbatasan sumber daya, pengaruh budaya patriarki, kelemahan struktur birokrasi, serta kurang efektifnya komunikasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan PUG sangat bergantung pada penguatan aspek implementasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta perluasan sosialisasi kebijakan dapat dipertimbangkan sebagai langkah strategis dalam mendorong partisipasi kerja perempuan yang lebih inklusif.